Workshop Evaluasi Reformasi Birokrasi Memujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemenko Polhukam

Dibaca: 91 Oleh Friday, 8 March 2024Berita, Berita Inspektorat
4d41204d 8953 47e6 a5fe 3ce68143c394

SIARAN PERS NO. 36/SP/HM.01.02/POLHUKAM/3/2024

Polhukam, Jakarta – Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melaksanakan Workshop Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Tujuannya untuk mendorong Kemenko Polhukam tetap konsistensi meningkatkan reformasi birokrasi, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Inspektur Kemenko Polhukam, Teddy Sudjarwo mengatakan, untuk mewujudkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan instrumen evaluasi reformasi birokrasi yang lebih sederhana. Selain itu juga diperlukan instrumen yang berfokus pada hasil serta penguatan kolaborasi dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi.

“Dilatarbelakangi hal tersebut, Kementerian PAN dan RB telah menetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi,” kata Teddy.

Teddy mengatakan, berdasarkan Peraturan tersebut evaluasi reformasi birokrasi dibagi menjadi dua yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Untuk evaluasi pada level kementerian dan level unit kerja, dilakukan evaluasi internal dengan dua ruang lingkup yakni evaluasi tahap perencanaan (ex-ante) dan evaluasi tahap pelaksanaan (on going).

“Tujuan evaluasi tahap perencanaan adalah memastikan kualitas dan keselarasan perencanaan level kementerian dan unit kerja, sedangkan evaluasi tahap pelaksanaan untuk memastikan pelaksanaan rencana aksi berlangsung secara baik serta sesuai maksud dan ketentuan,” kata Teddy.

Nantinya, lanjut Teddy, keluaran Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi yaitu Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI). Isinya adalah catatan dan rekomendasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi internal baik pada level kementerian, maupun pada level unit kerja.

“Saya berharap Kementerian PAN dan RB dapat memberikan penjelasan evaluasi ini, sehingga kami tahu apa yang harus dilaksanakan serta langkah-langkah apa yang perlu dilakukan,” kata Teddy.

Menurut Pengolah Data dan Informasi Kementerian PANRB, Paulus Julius Rahakbauw, yang terpenting dari evaluasi reformasi birokrasi adalah hasil. Ditegaskan bahwa proses pelaksanaan reformasi birokrasi menghambat hasil yang ingin dicapai.

“Harapan saya, tahun ini mulai fokus dengan yang ada di rencana aksi,” katanya.

Hadir dalam Workshop tersebut seluruh unit dan anggota Tim RB Kemenko Polhukam.

Terkait

Kirim Tanggapan


Skip to content Made with passion by Vicky Ezra Imanuel