SIARAN PERS NO. 16/SP/HM.01.02/POLHUKAM/2/2023
Polhukam, Bogor – Tim Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam menyelenggarakan kegiatan Persiapan Implementasi Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (IKO-Polhukam) di Bogor, Jawa Barat pada hari Jum’at (10/02/2023). IKO-POLHUKAM merupakan instrument yang dapat digunakan sebagai alat dalam mengukur dan memetakan kekuatan serta kelemahan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di lingkungan Kemenko Polhukam dalam penyelenggaraan kebijakan bidang Polhukam, sekaligus mengukur Kementerian/Lembaga jajaran koordinasi Kemenko Polhukam dalam meresponnya.
IKO-Polhukam dapat juga digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tugas dan fungsi utama Kemenko Polhukam dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Polhukam, serta dukungan pelaksanaan kebijakan berdasarkan pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara ilmiah.
“IKO-Polhukam nantinya akan mempunyai fungsi untuk mengukur kinerja, sinegitas, dan efektivitas fungsi koordinasi bidang Polhukam, memetakan kekuatan dan kelemahan koordinasi bidang Polhukam, memetakan sumbatan bottleneck tusi koordinasi, dan menetapkan strategi dan langkah perbaikan kebijakan koordinasi Kemenko Polhukam,” ujar Wakil Ketua Tim RB Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Burlian Sjafei dalam Rapat Persiapan Implementasi IKO Kemenko Polhukam di Bogor, Jumat (10/2/2023).
Konstruksi IKO-Polhukam terdiri atas 4 dimensi yaitu koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan penugasan Presiden. Dimensi ini diturunkan menjadi 10 sub-dimensi dan 31 indikator internal (Kedeputian) serta 20 indikator eksternal (kementerian/Lembaga). Oleh karena itu, IKO-Polhukam disusun bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Indeks ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab untuk menciptakan perbaikan akuntabilitas di instansi Kemenko Polhukam sebagai penggerak utama koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Polhukam.
“Telah banyak rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kemenko Polhukam yang secara nyata telah menghasilkan perubahan dan perbaikan bagi implementasi kebijakan bidang Polhukam. Akan tetapi belum dapat diukut secara nyata, karena belum adanya indikator kinerja yang komprehensif dan akuntabel dalam mengukur hasil kinerja Kemenko Polhukam,” kata Burlian.
Oleh karena itu, IKO-Polhukam diharapkan dapat mendorong kinerja dan kontribusi Kemenko Polhukam secara nyata dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Polhukam. Secara internal, IKO-Polhukam diharapkan dalam mengukur tusi koordinasi, sekaligus bisa menjadi “radar” dalam melihat tantangan dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam ke depan.
“Secara eksternal IKO-Polhukam ini dapat menjadi tolok ukur keterlibatan dan tingkat kepatuhan masing-masing K/L dalam menindaklanjuti rekomendasi dan/atau kesepakatan bersama,” kata Burlian.
Hadir dalam rapat tersebut Asisten Deputi Bidang Tata Kelola Pemerintahan Syaiful Garyadi, Analis Anggaran Ahli Madya Biro PO Irma Puspita, serta seluruh unit kedeputian.
Humas Kemenko Polhukam
