SIARAN PERS No. 227/SP/HM.01.02/POLHUKAM/11/2020
Polhukam, Bengkulu – Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam melaksanakan kegiatan sharing informasi terkait inventarisasi data dan permasalahan, serta kesiapan Pemerintah Daerah dalam implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) selama pandemi Covid-19 di Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Hasil evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PANRB terkait penilaian RB dan SAKIP, menunjukkan bahwa implementasi RB dan SAKIP masih belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2019 baru dua kabupaten di Bengkulu yang meraih predikat B dari Kementerian PANRB yaitu Kabupaten Lebong dan Kota Bengkulu,” ujar Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Syaiful Garyadi pada Rakor di Bengkulu, Jumat (6/11/2020).
Dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien pada bidang implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dilaksanakan melalui salah satu program Pemerintah yaitu Reformasi Birokrasi dengan 8 (delapan) area perubahan meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Sistem Manajemen SDM ASN, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penerapan SAKIP.
“Untuk itu, kami ingin sekali mendengarkan dan mengetahui permasalahan, kendala, dan saran/masukan apabila ada, terkait kesiapan Pemerintah Daerah dalam implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan SPBE selama pandemi Covid 19 di Pemerintah Provinsi Bengkulu,” kata Syaiful.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
