SIARAN PERS No. 121/SP/HM.01.02/POLHUKAM/6/2020
Polhukam, Lombok – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Kedeputian VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperoleh data secara langsung tentang permasalahan-permasalahan di bidang pelaksanaan tata kelola pemerintahan di daerah.
Diketahui bersama bahwa sejak Maret yang lalu pandemi global Covid-19 telah mendunia, termasuk menghentikan hampir semua kegiatan di negeri kita, berbagai upaya Pemerintah sampai saat ini untuk menangani dan menghentikan penyebab masalah tersebut sudah dan masih dilakukan.
“Kedatangan kami ini untuk memperoleh data secara langsung tentang permasalahan-permasalahan di bidang pelaksanaan tata kelola pemerintahan di daerah, khususnya penanganan program dan kinerja ASN pada Pemerintah Provinsi yang terdampak Covid-19 dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di tingkat Pemerintah Provinsi,” jelas Deputi VII Bidkoor Kominfotur Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo di kantor Pemerintah Provinsi NTB, Rabu (25/6/2020).
Kunjungan kerja ini merupakan bentuk pelaksanaan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien yang dilaksanakan melalui salah satu program Pemerintah yaitu Reformasi Birokrasi dengan 8 (delapan) area perubahannya. Area Perubahan tersebut meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Sistem Manajemen SDM ASN, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penerapan SAKIP.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidkoor Kominfotur mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB yang untuk pertama kalinya berhasil meraih predikat BB dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019.
“Predikat ini mengalami peningkatan luar biasa, dimana pada tahun 2014–2015, Provinsi NTB meraih predikat CC, sedangkan tahun 2016–2018 Provinsi NTB meraih predikat B. Prestasi ini merupakan bukti dari komitmen Gubernur NTB, yaitu Bapak Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah untuk terus berikhtiar meningkatkan kinerja birokrasi, khususnya dalam pengawasan anggaran agar benar-benar efektif, efisien dan memberikan dampak besar bagi masyarakat NTB.” jelas Deputi Bidkoor Kominfotur.
Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang seringkali menjadi kendala terkait implementasi RB. Deputi Bidkoor Kominfotur menjelaskan bahwa pada kesempatan ini Kemenko Polhukam ingin mengetahui permasalahan, kendala, dan saran/masukan, sehingga dapat diperbaiki bersama-sama guna mencari solusi terbaik.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Koordinaator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
