BeritaDeputi VII Bidkor Kominfotur

Deputi VII/Kominfotur Apresiasi Implementasi RB Pemprov Bali

Dibaca: 42 Oleh Jumat, 2 Oktober 2020Tidak ada komentar
Deputi VII/Kominfotur Apresiasi Implementasi RB Pemprov Bali
#KemenkoPolhukam 

SIARAN PERS No. 196/SP/HM.01.02/POLHUKAM/10/2020

Polhukam, Bali – Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam Rus Nurhadi mengapresiasi implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Bali. Pasalnya, nilai RB dan SAKIP Provinsi Bali menunjukkan nilai baik.

“Kami sangat mengapresiasi implementasi reformasi birokrasi di Provinsi Bali ini yang sebagian besar nilai RB dan SAKIP sudah menunjukkan nilai baik dan semoga akan lebih meningkat lagi dari tahun ke tahun,” kata Rus Nurhadi, Jumat (2/10/2020).

Menurutnya, hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa komitmen pimpinan sangat berperan dalam mewujudkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersih, akuntabel serta pelayanan publik yang baik.

“Komitmen Pemprov Bali dalam meningkatkan implementasi reformasi birokrasi ditandai dengan menetapkan kesepakatan untuk tetap mendorong kabupaten kota yang masih belum mencapai target RB nasional,” kata Rus Nurhadi.

Pemprov Bali telah tujuh kali berturut-turut mendapatkan opini WTP, tingkat kepatuhan Pegawai 100% dalam penyampaian LHKASN, SPIP pada level 3 APIP, level 3 Indeks SAKIP ketegori BB dengan nilai 78, tingkat kematangan UKPBJ level 3, Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan nilai 85,57, meraih Zona Integritas untuk layanan Rumah Sakit, tata kelola sarana pengaduan terintegrasi SP4N-LAPOR dengan baik, penilaian kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman pada zona hijau.

Baca juga:  Pemerintah Putuskan Pindahkan Tahanan Abu Bakar Baasyir

“Hal ini membuktikan bahwa RB sudah merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Asdep Bidang Administrasi Umum Kemenko Polhukam.

“Besar harapan kami melalui kunjungan kerja Kemenko Polhukam ini dapat memberikan perhatian dan dorongan untuk percepatan pelaksanaan RB di Pemerintah Provinsi Bali agar program-program pembangunan yang dijalankan efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Bali,” sambungnya.

 

Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel