BeritaDeputi VII Bidkor Kominfotur

Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik: Cermin Kualitas Demokrasi

Dibaca: 28 Oleh Rabu, 26 Januari 2022Tidak ada komentar
d7b
#KemenkoPolhukam 
SIARAN PERS No.6/SP/HM.01.02/POLHUKAM/1/2022
Sofifi, Polhukam – Kualitas demokrasi suatu negara dilihat dari tingkat keterbukaan informasi dan pelayanan publik. Untuk itu, sebagai bagian dari program prioritas Kemenko Polhukam, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur bersama Ombudsman RI dan Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan pertemuan dengan jajaran pimpinan Provinsi Maluku Utara di Sofifi, pada Rabu 26 Januari 2022.
Pertemuan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendorong upaya peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik di Pemprov Maluku Utara dan Pemda Tk II di Maluku Utara. Acara dibuka oleh Staf Ahli Bidang Poltik, Hukum dan Pemerintahan Gubernur Maluku Utara, Al Buchari Hamzah, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan Pemprov Maluku Utara dan Pemda Tk II di Maluku Utara.
Dalam pembukaannya, Staf Ahli menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kemenko Polhukam dalam menyelenggarakan kegiatan ini karena dapat memberikan pemahaman di kalangan Pemerintah maupun publik mengenai pentingmya keterbukaan informasi publik. “Kehadiran bapak Deputi, para Narasumber dan rombongan pada hari ini merupakan kesempatan besar bagi kita untuk memperkuat pemahaman kita terhadap Badan Publik dalam memberikan informasi ke publik”, ungkap Al Buchari.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Marsekal Muda Arif Mustofa menekankan bahwa Badan Publik memiliki amanah untuk memberikan informasi dan pelayanan publik, berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. “Pertemuan ini penting sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjalankan tugas dan peran pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk mewujudkan Indonesia maju, Indonesia tangguh,” lanjut
Arif Mustofa.
Hadir sebagai narasumber, anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, Wakil Ketua KIP Hendra J Kade, dan Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemprov Bali, Putu Yupi Wahyundari.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
Baca juga:  Menko Polhukam: Ada Tumpang Tindih Dalam Penanganan Laut Indonesia

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel