Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Analisis Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dengan tema: ”Kelembagaan Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran, SDM Aparatur Yang Profesional dan Akuntabel Menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dibuka oleh Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam Marsekal Muda TNI Warsono, di Hotel Aryaduta Medan, Provinsi Sumatra Utara, Rabu, 22 Maret 2017.
Dalam amanat pembukaan dikatakan tujuan forum untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance yang tentu sejalan dengan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokasi Nasional 2015-2019.
Lebih lanjut dikatakan untuk menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, selain melaksanakan penataan kelembagaan dan SDM aparatur, perlu upaya meningkatkan akuntabilitas pelaksanakan tugas dan fungsi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang akuntabel pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
Dalam kesempatan forum tersebut Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam Marsekal Muda TNI Warsono, mensosialisasikan tentang dibentuknya Satgas Saber Pungli atau Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang dikukuhkan pada tanggal 28 Oktober 2016. Selain itu juga pembentukan Satgas Pro A Pro atau Propokasi Agitasi dan Propaganda untuk mencegah berita-berita hoax serta rencana pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara yang saat ini masih dalam proses.
Hadir dalam Forum Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan tersebut antara lain Wakil Gubernur Sumatera Utara Brigadir Jenderal TNI (Purn) Nurhajizah Marpaung, Asisten Deputi I Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa Kemenkopolhukam, Drs. Muztahidin, para pejabat eselon II Kemenkopolhukam, unsur Forkopimda Prov Sumatera Utara serta para peserta dari perwakilan Kab/Kota se Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan sebagai Narasumber bapak Dr. Suhajar Diantoro M.Si, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Bapak Aba Subagja Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Didid Noordiatmoko Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan.
Dalam sambutan selamat datang Wakil Gubernur Ibu Hj. Nurhajizah Marpaung mengatakan, Reformasi Birokrasi (RB) pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan (business process) dan Sumber Daya Manusia Aparatur. Agar upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan itu berjalan efektif dan tepat sasaran, diperlukan sebuah Road Map sebagai pemberi arah pelaksanaannya dan sasaran yang ingin dicapai.
Lebih lanjut dikatakan tema tersebut menjadi penting dan tepat untuk mendapat perhatian serius, mengingat momentum diimplementasikan PP 18 tentang Perangkat Daerah sebagai aturan pelaksanaan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Harapan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang dipimpinnya bisa menjadi contoh Gerakan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan melayani didukung oleh personil yang profesional.
