Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia saat ini dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini diperlukan inovasi dalam peningkatan pelayanan publik yang terselenggara melalui kegiatan yang berkesinambungan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Plt. Deputi Bidang Kominfotur Kemenko Polhukam, Warsono menjelaskan bahwa birokrasi harus mampu menjadi katalisator perubahan masyarakat agar terciptanya peningkatan pelayanan publik.
“Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bisa jadi contoh dan teladan di lingkungannya masing-masing untuk menyongsong berbagai kondisi dan perubahan di masyarakat”, papar Warsono dalam pidato pembukaan acara Focus Group Discussion dengan Tema “Inovasi Pelayanan Publik Mewujudkan Pelayanan Prima”, yang diadakan di Ruang Nakula, Kemenko Polhukam, Selasa 2 Agustus 2016.
Forum FGD yang diadakan Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Kemenko Polhukam ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Diah Natalisa, Deputi Bid. Pelayanan Publik Kemenpan RB, Tri Widodo W. Utomo, Deputi Bid. Inovasi Administrasi Negara LAN dan Edy Junaedi, Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemprov DKI.
Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA menyebutkan tiga kunci sukses dalam inovasi pelayanan publik yaitu, komitmen pimpinan, kemauan pimpinan satuan kerja dan juga sumber daya manusia yang handal yang dapat mengimplementasikan semua program yang diberikan pimpinan. “Inovasi sebagai percepatan peningkatan pelayanan publik memerlukan kerja keras dan waktu yang tidak singkat,” tegasnya.
Dr. Edy Junaedi, M.Si menambahkan bahwa berbagai inovasi dan kampanye program revolusi mental yang dikembangkan pemerintah akan memperbaiki kinerja pelayanan publik di seluruh daerah.
Edy juga memberikan paparan singkat mengenai sistem AJIB (Antar Jemput Izin Bermotor) sebagai salah satu inovasi terbaru yang telah dijalankan selama 8 bulan di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI. Edy juga menyebutkan keberhasilan sistem AJIB yang telah mengeluarkan lebih dari 4 juta perizinan/non perizinan dan meningkatkan kemudahan perizinan usaha disertai turunnya tingkat komplain di BPTSP DKI.
Warsono menambahkan perlunya konsepsi sistem pelayanan publik, revolusi mental dan memunculkan berbagai inovasi pelayanan publik untuk menghapus citra buruk kualitas pelayanan publik beberapa tahun kebelakang. “World Class Government dengan pelayanan publik yang prima hanya dapat terwujud dengan sebuah revolusi mental”, jelasnya sebelum menutup acara Focus Group Discussion yang dihadiri tidak kurang 50 peserta dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah.
