Polhukam, Gorontalo – Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Bidkor Kominfotur) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Suwandi Miharja, mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah upaya perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima. Salah satunya adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara.
“Diharapkan dengan adanya akses yang seluas-luasnya ini, masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam mendorong terwujudnya pelayanan public yang prima,” kata Suwandi saat memberikan sambutan pada acara Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) di Gorontalo, Kamis (22/3/2018).
Dalam FKK yang mengangkat tema “Optimalisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Dalam Pelayanan Publik Menjamin Terwujudnya Pelayanan Prima” tersebut, Suwandi juga menjelaskan tentang perlunya dibetuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) sesuai himbauan pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
Plt. Deputi Bidkor Kominfotur tersebut menjelaskan bahwa SP4N merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Dirinya juga mengatakan bahwa kondisi pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelengara belum menunjukkan kondisi pengelolaan yang efektif dan terintegrasi.
“Dengan adanya SP4N diharapkan pengaduan masyarakat dapat ditangani dengan cepat, transparan dan akuntabel sesuai dengan kewenangan masing-masing penyelenggara,” ungkap Suwandi.
Selain itu, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Weni Liputo, menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan sistem pelayanan prima yang dapat dilaksanakan secara konsisten dan memiliki tataran sistem mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa. Dikatakan bahwa masih adanya stigma masyarakat yang selalu menganggap pelayanan pemerintah tidak baik merupakan tantangan tersendiri yang harus dihapuskan.
“Karena kita merasakan sendiri bahwa apriori masyarakat saat ini masih belum berubah. Stigma masyarakat terhadap apa yang dilaksanakan oleh pemerintah itu kadang masih dianggap kurang benar atau tidak baik, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri. Apalagi kalau memang kita tidak baik. Sehingga kuncinya di sini adalah bagaimana kita menunjukkan bahwa dalam semua yang terkait dengan apa yang menjadi tugas pemerintahan ini kita lakukan dengan baik, khususnya pada bidang pelayanan,” jelas Weni.
Dalam diskusi, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai, menyampaikan tentang betapa pentingnya optimalisasi sistem pengelolaan pengaduan dalam pelayanan publik. Selain itu juga dijelaskan tentang prinsip dasar dalam penyelenggaraan pelayanan, yakni setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan laporan.
“Setiap orang harus memiliki hak untuk menyampaikan laporan. Semua laporan harus diperlakukan dengan hormat, perilaku sulit tidak boleh menghalangi masalah yang valid atau sahih,” jelas Amzulin.
Selain itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PAN RB, Muhammad Imanuddin menyampaikan tentang Sistem SP4N. Dijelaskan bahwa SP4N bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan dapat memberikan akses untuk masyarakat berpartisipasi.
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, M. M. Gibran Sesunan juga menjelaskan tentang pengelolaan pengaduan yang efektif. Dikatakan ada beberapa tantangan pengelolaan pengaduan seperti masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu kemana harus melapor, sikap apatis dari masyarakat yang tidak yakin laporannya akan ditindaklanjuti, ketakutan akan konsekuensi melapor, serta sulitnya akses, waktu dan biaya bagi masyarakat.
Humas Kemenko Polhukam
