Polhukam, Bogor – Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri ( Bidkor Pollugri) Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengadakan acara Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema Pembahasan Penerapan ASEAN Common Visa (ACV) Bagi Warga Negara Non-ASEAN.
Pada acara yang dilaksanakan di Hotel Salak Tower, Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/3/2018) dipimpin oleh Asisten Deputi (Asdep) 3/II Koordinasi Kerja Sama ASEAN Widya Rahmanto dan hadir sebagai pembicara Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Kementrian Luar Negeri (Kemenlu), Mochammad Chandra Widya Yudha, Direktur Konsuler Kemenlu, Didik Eko Pujianto, dan The Habibie Center, Ibrahim Almuttaqi.
“Kegiatan FGD ditujukan untuk membahas kendala dan tantangan penerapan ASEAN Common Visa bagi warga negara non-ASEAN utamanya pada aspek teknis, kapasitas, SDM dan aspek keamanan perbatasan terkait ancaman kejahatan lintas-batas pergerakan manusia di kawasan,” kata Widya Rahmanto saat membuka acara.
Widya Rahmanto mengatakan dengan adanya pertemuan ini diharapkan ada masukan dari para pemangku kepentingan utamanya pada aspek teknis dan keamanan perbatasan terkait ancaman kejahatan lintas batas terhadap studi kelayakan penerapan ACV.
“Pertemuan ini diharapkan juga dapat Memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian feasibility study atau studi kelayakan ACV di ASEAN sesuai mandat Cetak Biru Pilar Polkam ASEAN 2025 dalam memperkuat integrasi ASEAN,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Kemenlu mengungkapkan bahwa Indonesia mempunyai peran penting sebagai pilar yang menjaga keseimbangan politik dan keamanan di kawasan ASEAN.
“Sebagai negara demokrasi terbesar di kawasan, dan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memainkan peran penting sebagai pendorong perkembangan politik dan keamanan di ASEAN,” jelas Mochammad Chandra.
Ia memaparkan bahwa ada hal-hal yang saat ini perlu diselesaikan oleh Indonesia, seperti pemerintah harus mendorong kerja sama, interaksi, dan pertukaran ide-ide di antara stakeholders, untuk mencapai Masyarakat ASEAN yang dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
“Diperlukan upaya yang lebih kuat untuk memastikan bahwa ACV tidak akan mengurangi kedaulatan negara, khususnya mengenai border checks, Kesiapan infrastruktur keimigrasian di bandara, pelabuhan, dan pintu masuk lainnya untuk mendukung peningkatan jumlah kedatangan ke Indonesia,” terangnya.
Humas Kemenko Polhukam
