SIARAN PERS No : 261/SP/HM.01.02/POLHUKAM/12/2020
Polhukam, Yogyakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Kedeputian II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menyelengarakan acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Inisiatif Prioritas Indonesia pada Kerjasama ASEAN Regional Forum (ARF) Menuju Keketuaan Indonesia pada tahun 2023. FGD ditujukan untuk membahas usulan program dan kerjasama dari Kementerian dan Lembaga untuk memperkuat peran Indonesia di ARF menuju Keketuaan Indonesia di ARF pada 2023.
Dalam FGD kali ini menghadirkan narasumber dari Kementerian dan Lembaga terkait termasuk kalangan akademisi yaitu Duta Besar Ade Padmo Sarwono selaku Wakil Tetap RI untuk ASEAN, Andri Nugroho selaku Kasubdit pada Direktorat Polkam ASEAN Kemlu, Prof. Dr. Dafri Agussalim selaku Ketua Pusat Studi ASEAN UGM, Dr. Najib Azca selaku Ketua Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM serta Abdullah Zulkifli selaku Asisten Deputi Kerjasama ASEAN. Bertindak selaku moderator adalah Mohammad David selaku Pejabat Fungsional Diplomat Direktorat Polkam ASEAN Kemlu.
Kegiatan FGD telah berhasil mengumpulkan masukan usulan kegiatan dan program kerjasama dari Kementerian Lembaga terkait untuk 5 area kerjasama ARF. Usulan kerjasama ditujukan untuk memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia di ARF dan kawasan sekaligus mempersiapkan Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 mendatang.
“ARF dibentuk pada tahun 1994 dan saat ini telah berusia 26 tahun. Partisipan ARF berasal dari 26 negara dan 1 entitas Uni Eropa yang terdiri dari sepuluh negara anggota ASEAN, sepuluh Mitra Wicara ASEAN dan tujuh negara lain di kawasan,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Duta Besar Lufti Rauf saat membuka acara, Kamis (10/12/2020).
ARF dibentuk sebagai forum dialog dan konsultasi yang konstruktif atas isu-isu politik dan keamanan yang menjadi perhatian bersama di kawasan, memberikan kontribusi nyata bagi upaya pembangunan melalui peningkatkan rasa saling percaya (confidence-building), dan diplomasi preventif (preventive diplomacy) di kawasan Asia-Pasifik; serta mendorong kerjasama yang dapat menumbuhkembangkan budaya damai, toleransi, saling memahami dan beradab.
Tiga tahapan dalam ARF yaitu Promotion of Confidence Building Measures (CBM), Development of Preventive Diplomacy mechanisms (PD), dan Development of Conflict Resolution mechanisms. Tahapan-tahapan tersebut memungkinkan para peserta ARF untuk membahas berbagai isu politik dan keamanan di kawasan secara konstruktif, at pace comfortable to all.
“ARF memiliki lima bidang kerjasama besar yang menjadi area prioritas yaitu Penanggulangan bencana, kontra-terorisme dan kejahatan lintas negara, keamanan maritim, non-proliferasi dan perlucutan senjata, dan keamanan teknologi Informasi dan komunikasi. Melalui bidang-bidang tersebut ARF mengembangkan berbagai kegiatan untuk mendiskusikan isu-isu secara mendalam,” jelasnya.
Saat ini muncul kekhawatiran ARF tidak lagi relevan di tengah dinamika geopolitik kawasan. ARF dipandang sebagai sebuah forum yang bersifat “talk shop only” antar pejabat pemerintah dan tidak bermanfaat langsung kepada masyarakat ASEAN. Hal ini termasuk pentingnya sinergi, karena ASEAN memiliki mekanisme lain seperti ASEAN Plus, East Asia Summit, hingga kerja sama yang lebih spesifik seperti ADMM dan ADMM+ maupun AMF dan EAMF.
“Oleh sebab itu Indonesia, sebagai salah satu pendiri ASEAN dan menjelang Keketuaan di ASEAN pada 2023, harus mampu mendorong agenda penguatan ARF kepada kerjasama-kerjasama yang bersifat timely, relevant dan action oriented,” tambah Deputi Bidkoor Pollugri Kemenko Polhukam.
Sebagai contoh pada Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011, Indonesia berhasil menyelenggarakan ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF DiREx) di Manado, Sulawesi Utara. ARF DiREx 2011 merupakan forum latihan penanggulangan bencana yang diikuti oleh 20 negara peserta ARF dan mengikursertakan 3.500 peserta dari kalangan sipil dan militer.
“Kami berharap melalui ARF, Indonesia dapat terus mengukuhkan intellectual leadershipnya melalui usulan agenda kerjasama ARF yang sejalan dengan Cetak Biru Pilar Polkam 2025 dan Visi ASEAN beyond 2025 dan mendorong future direction ARF yang relevan dengan dinamika kawasan,” ungkap Duta Besar Lufti Rauf.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
