Indonesia Harus Mendukung dan Mendorong Penguatan Mandat Komisi Lintas Pemerintah ASEAN Dalam Penanganan HAM

Dibaca: 11 Oleh Friday, 10 July 2020February 7th, 2022Berita, Deputi II Bidkor Polugri
Kemenko Polhukam RI

SIARAN PERS No : 139/SP/HM.01.02/POLHUKAM/7/2020

Polhukam, Jakarta – Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam Marsma TNI Amrizal Mansur mengatakan bahwa Indonesia harus terus mendukung dan mendorong penguatan mandat ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) melalui review Terms of Reference AICHR.

“Merupakan impian kita bersama untuk hidup di suatu kawasan dimana HAM, yang merupakan hak fundamental hidup manusia, dijunjung tinggi dan dihormati,” kata Amrizal saat membacakan sambutan Deputi Bidkor Pollugri Lutfi Rauf pada kegiatan FGD Konsultasi Nasional Dengan Para Pemangku Kepentingan di Tingkat Nasional, Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Dalam diskusi yang diikuti oleh peserta dari Kemenlu, Kemendagri, Kemensos, Kemenko PMK, Kemenag, Kemenkumham, KemenPPPA, Mabes Polri, dan Bappenas serta Lembaga Swadaya Masyarakat disepakati bahwa penting bagi AICHR untuk melakukan konsultasi secara reguler kepada para pemangku kepentingan di tingkat nasional untuk memperoleh saran dan masukan guna meningkatkan kinerja AICHR.

Selain itu dilakukan pula pembahasan strategi untuk memperkuat mandat AICHR melalui review TOR AICHR yang saat ini masih mengalami kendala dalam hal penyusunan Panel of Experts review TOR AICHR. Penguatan mandate AICHR dipandang penting dalam upaya untuk terus memperkuat upaya pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN.

Peserta diskusi juga sepakat bahwa Indonesia harus segera memulai pembahasan tema keketuaan Indonesia pada tahun 2023 utamanya pada isu HAM dan kemanusiaan. Untuk itu telah dilakukan brainstorming mengenai flagships isu-isu HAM dan kemanusiaan yang kiranya bisa diangkat menjadi potential deliverables Keketuaan Indonesia yang akan meliputi seputar isu people, peace and prosperity.

“Berdasarkan pemikiran inilah, kami memiliki keinginan yang kuat untuk dapat mengajak seluruh komponen pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam mendukung program Pemerintah khususnya dalam mempromosikan dan memajukan nilai-nilai HAM di Kawasan,” kata Amrizal.

“Saya yakin dengan pengalaman dari para peserta, akan terlahir suatu pemikiran yang signifikan bagi kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia, khususnya dalam hal pemajuan dan penegakan nilai-nilai HAM di kawasan, melalui AICHR,” lanjutnya.

Diskusi yang dimoderatori oleh Asdep Kerja Sama ASEAN Abdullah Zulkifli diisi oleh 4 narasumber yaitu Wakil Indonesia untuk AICHR Yuyun Wahyuningrum, Direktur Polkam ASEAN Kemenlu Faizal Chery Sidharta, Direktur Eksekutif AHA Center Adelina Kamal, dan Kalakhar Satgas Penanganan Pengungsi dari Dari Luar Negeri Chairul Anwar.

(Kedeputian II Kemenko Polhukam)

Terkait

Kirim Tanggapan

Skip to content Made with passion by Vicky Ezra Imanuel