Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto berpesan kepada seluruh partai politik, para kontestan dan pendukungnya untuk tidak menggunakan isu SARA di dalam berpolitik. Ada dua alasan mengapa isu tersebut dilarang.
“Pertama tidak layak SARA digunakan sebagai bagian dari kampanye. Kedua kalau kita bicara SARA itu sudah persatuan dan kesatuan bangsa, kebersamaan bangsa akan terganggu. Jadi itu tidak layak untuk dimainkan dalam pemilu, apakah pilkada serentak, atau pemilih eksekutif, legislative dan Presiden,” ujar Menko Polhukam Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).
Dengan demikian, lanjut Menko Polhukam, sekali lagi pemerintah memperingatkan jangan sampai SARA digunakan sebagai alat politik. Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak layak dan bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
“Saya kira semua partai politik setuju mengenai ini. Saya sudah peringatkan bahwa ada kesepakatan kita untuk tidak pakai itu,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Terkait persiapan Pilkada serentak serta Pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden tahun 2019 mendatang, Menko Polhukam mengatakan bahwa semua permasalahan telah diselesaikan dalam rapat koordinasi. Rakor tersebut menghadirkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta para Menteri dan para Kepala Lembaga yang menangani masalah Pilkada dan Pemilu 2019.
“Ini adalah pesta demokrasi yang menggembirakan yang harus disambut dengan kegembiraan. Nuansanya ialah bagaimana kita membuat Pilkada serentak, pemilu legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak ada masalah karena dilaksanakan dengan perencanaan sistematis, detil, sehat, tanpa menggangu ketertiban keamanan dan stabilitas nasional,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam mengatakan, ada delapan poin yang telah diselesaikan menyangkut tahapan pemilu, sehingga jangan sampai ada hal-hal yang terhambat. Diantaranya yaitu menyangkut masalah anggaran, sumber daya manusia yang terlibat Pemilu. Kemudian masalah logistik seperti kebutuhan kertas yang melonjak dan masalah teknis lainnya.
“Kemungkinan adanya gangguan-gangguan hoax dan cyber yang mengganggu pemilu sudah dijawab mengenai cyber attack, pemilu di luar negeri juga sudah dijawab dan fasilitas penyelenggara pemilu. Dengan demikian semua perencanaan, persiapan sudah berjalan baik,” katanya.
“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau semua stakeholder melaksanakan tugas dengan baik. Karena pemilu milik rakyat Indonesia yang sedang menyelenggarakan pesta demokrasi dengan penuh kegembiraan dan penuh antusias,” sambung Menko Polhukam Wiranto.
Humas Kemenko Polhukam
