Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol. Syafruddin dan Kasum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan Ashaf di Kantor Kemenko Polhukam, Senin, 5 Februari 2018. Pertemuan tersebut membahas tentang masalah penjabatan sementara polisi dan TNI sebagai gubernur selama masa Pilkada 2018.
Menko Polhukam menyatakan banwa Mendagri telah melayangkan surat permintaan batuan kepada Polri dan Kemenko Polhukam untuk mendapatkan bantuan tenaga yang akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas selama masa Pilkada. Dikatakan bahwa surat permintaan tersebut masih belum dijawab dan masih ditinjau demi terjaganya Pilkada yang aman dan lancar.
“Surat sudah dilayangkan dan belum dijawab sebenarnya, apalagi di SK kan oleh suatu SK yang resmi. Tetapi kan sudah ada reaksi yang cukup panas dari berbagai pihak, oleh karena itu kami sudah melakukan satu rapat koordinasi. Di satu sisi tentunya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah itu sudah berdasarkan hukum yang ada, regulasi yang sudah ada, sehingga tidak asal-asalan,” jelas Menko Polhukam.
Dikatakan, penunjukan polisi dan TNI sebagai Plt Gubernur dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diterima pemerintah. Menko Polhukam menegaskan bahwa pemerintah tidak buta maupun tuli dan selalu mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Dia juga menambahkan bahwa orientasi pemerintah adalah bagaimana mengawal Pilkada dengan sukses, lancar dan aman.
“Aman itu juga sangat penting, oleh karena itu kita menunjuk pejabat-pejabat dari Polisi dan juga nanti TNI. Tapi dengan adanya satu pertimbangan-pertimbangan lain, dimana adanya satu masukan-masukan dari masyarakat, tentu pemerintah mendengarkan itu. Pemerintah akan mengkaji kembali penempatan-penempatan Plt untuk daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Selain itu, Menko Polhukam mengatakan bahwa penempatan-penempatan perwira Polisi maupun TNI sebagai Plt akan dilakukan berdasarkan kompetensi sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah di daerah dan mengawal pilkada dengan baik. Menko Polhukam juga meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan mengawal Pilkada agar berjalan sukses, lancar dan aman.
“Yang menjamin Pilkada ini berjalan sukses, aman dan lancar itu komitmen kita, komitmen rakyat Indonesia. Kita punya tanggung jawab yang sama terhadap suksesnya Pilkada. Dan ke depan, sukses Pilkada ini akan mengantar Indonesia mempunyai pemimpin yang baik. Jadi jangan sampai ada anggapan ini hanya tugas pemerintah, bukan, ini tugas kita bersama,” sampai Menko Polhukam.
Humas Kemenko Polhukam
