JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto memastikan bahwa Polri, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) telah melakukan koordinasi ketat untuk mengeliminasi dan menetralisir potensi gangguan keamanan saat pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta pada 19 April mendatang.
“Panglima TNI, Kapolri dan BIN sudah melakukan koordinasi yang sangat ketat sehingga hal-hal yang kita anggap akan mengganggu Pilkada serentak putaran kedua ini akan dapat dieliminasi atau netralisir,” kata Menko Polhukam Wiranto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4).
Menko Polhukam meminta masyarakat agar tenang, tidak terpengaruh dengan provokasi dan intimidasi apapun. Ia mengajak seluruh warga Jakarta untuk menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan.
Dijelaskan, setiap warga dilindungi undang-undang saat memberikan hak suaranya. Karena itu, ia meminta agar warga tidak golput atau tak menggunakan hak suaranya.
“Pak Presiden tadi sudah menyampaikan bagaimana warga negara dilindungi konstitusi kita. Sehingga beliau meminta setiap warga negara yang punya hak pilih untuk melakukan hak pilihnya. Karena ini kewajiban warga negara Indonesia untuk memilih pemimpin,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam menjamin tidak akan ada intimidasi saat pemungutan suara di Pilkada DKI. Sebab, aparat keamanan telah melakukan persiapan yang cukup prima dalam menjaga agar putaran kedua Pilkada DKI Jakarta berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
“Tugas negara kan melindungi warga negara, bagaimana aparat keamanan dapat membangun suasana kondusif, membangun bagaimana para pemilih dapat memilih dengan tenang tanpa intimidasi, tekanan cara mempengaruhi mereka memilih. Biarkan mereka memilih dengan bebas, biarkan mereka memilih pilihan mereka masing-masing,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Sementara itu, di tempat terpisah, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah mengerahkan kekuatan lebih dari 65 ribu personil untuk pengamanan Pilkada.
“Intinya kita melakukan pengamanan dengan kekuatan lebih kurang 65 ribu yang terdiri dari Polri, TNI, Pemda dan Linmas. Polri dan TNI sendiri jumlahnya lebih dari 30 ribu, itu sudah cukup baik di TPS maupun kekuatan standby,” kata Tito usai Rakor Tingkat Menteri tentang Perkembbangan Situasi Aktual Bidang Polhukam Menjelang Pelaksanaan Pilkada DKI Putaran ke-2 di kantor Kemenko Polhukam.
Tito juga memerintahkan Kapolda Metro Jaya membuat maklumat untuk melarang massa dari luar Jakarta masuk ke Jakarta untuk tujuan politik. Jika massa tetap melakukan, maka Kepolisian akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan Undang-Undang.
“Saya meminta pada seluruh Kapolda di Jawa, Lampung, beberapa tempat di Sumatera menindaklanjuti Pak Kapolda Metro Jaya dalam rangka pilkada, maka gunakan diskresi (kewenangan mengambil keputusan sesuai UU), amankan dan periksa mereka, mau kemana dan dalam rangka apa,” kata Tito.
Humas Kemenko Polhukam
