SIARAN PERS No. 173/SP/HM.01.02/POLHUKAM/9/2020
Polhukam, Maumere – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Kedeputian II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri melaksanakan kegiatan Webinar dengan tema Masyarakat ASEAN dan Tantangan Politik – Keamanan di kawasan: Persepektif NTT sebagai wilayah perbatasan di Universitas Nusa Nipa, Maumere, NTT, Selasa (1/9/2020).
“Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan ASEAN tidak dapat dihadapi dan diselesaikan oleh satu negara secara negara secara mandiri termasuk dalam konteks NTT yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste dan wilayah Laut Australia,” jelas Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Duta Besar Lutfi Rauf saat membuka acara secara online.
Sebagaimana diketahui, bahwa Pandemi Covid-19 telah berdampak sangat signifikan terhadap seluruh sendi kehidupan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Hingga 28 Agustus 2020 tercatat telah terdapat 446,892 kasus Covid-19 di ASEAN yang mengakibatkan 10,743 korban jiwa dimana Indonesia, Filipina dan Singapura tercatat sebagai 3 negara dengan kasus tertinggi di ASEAN.
“Kawasan kita juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yang sepertinya mengarah kepada resesi ekonomi. Para Ahli memperkirakan bahwa dampak pandemi Covid-19 masih akan mewarnai sepanjang tahun 2020 hingga vaksin dapat ditemukan,” ungkap Lutfi Rauf.
Pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu push factor bagi peningkatan arus perdagangan manusia dan penyelundupan manusia di Kawasan. “Ancaman tindak pidana perdagangan orang masih menjadi ancaman utama di NTT yang tiap tahunnya mengirimkan 2,000 hingga 4,000 warganya untuk bekerja sebagai pekerja migran ke luar negeri,” tambahnya.
Tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan yang relatif rendah menjadi salah satu faktor utama mudahnya masyarakat menjadi korban jaringan perdagangan orang. Untuk itu penting bagi NTT dan Indonesia untuk terus menekan tingkat perdagangan orang termasuk upaya perlindungan korban perdagangan orang di luar negeri.
Diketahui pula bahwa Provinsi NTT memiliki garis batas laut yang panjang dengan negara tetangga contohnya garis batas laut antara NTT dan Timor Leste mencapai total 225 km. NTT juga berbatasan memiliki perbatasan laut dengan Australia di Samudra Hindia. Wilayah laut yang luas menjadikan NTT memiliki potensi kekayaan laut yang besat namun potensi ini terancam oleh aktivitas Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing).
Dari tahun 2014 hingga 2017 tercatat 317 kasus IUU Fishing yang diantaranya dilakukan oleh kapal berbendera asing.
Selain itu seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan internet mampu menembus batas-batas wilayah dan menjadikan Indonesia termasuk NTT terkoneksi secara global. Internet selain berpotensi besar meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga menyimpan potensi ancaman kejahatan siber yang beragam diantara cyber hacking, data theft, dan internet phising.
“Untuk itu penting bagi para mahasiswa dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan akan ancaman tersebut melalui peningkatan cyber awareness,” terang Lutfi Rauf.
Deputi II Bidkoor Pollugri juga menyampaikan bahwa dalam konteks Indo Pacific, wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah Pasifik sehingga merupakan gerbang kerja sama untuk regional Pasifik.
“Kami harap kegiatan kali ini dapat menambah awareness para peserta mengenai isu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan ASEAN dalam konteks keamanan tradisional dan non-tradisional di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya.
Adapun Pembicara pada acara tersebut yaitu Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Judha Nugraha, Pejabat Fungsional Pejabat Utama Kemenlu Duta Beaar Chillman Arisman, Direktur Proteksi Pemerintah BSSN Dwi Kardono, dan Guru Besar Ilmu Komunikasi Univ. Nusa Cendana Prof. Alo Liliweri. Masing-masing pembicara menyampaikan perspektif keamanan dari sisi kerja sama ASEAN, upaya perlindungan WNI dan cybersecurity.
Prof. Alo Liliweri menyampaikan permasalahan infrastruktur komunikasi di wilayah NTT yang disadari sangat dibutuhkan di masa pandemi utamanya untuk mendukung kegiatan belajar.
Sementara penanggap Dosen Politik dan Komunikasi Univ. Nusa Nipa Dr. Jonas K.G.D Gobang mentampaikan bahwa pendidikan merupakan bagian penting untuk pemberdayaan masyarakat terutama di wilatah perbatasan untuk ikut waspada menjaga pentingnya keamanan perbatasan.
Sebagai moderator webinar adalah Asisten Deputi Kerjasama ASEAN Kemenko Polhukam RI, Abdullah Zulkifli.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
