SIARAN PERS NO. 86/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2024
Polhukam, Jakarta – Sebagai negara yang memiliki kekayaan serta keberagaman budaya dan adat istiadat, sangat diperlukan upaya menjaga dan mengelola keberagaman untuk menjaga hubungan harmonis antar-komponen bangsa.
Demikian pernyataan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Dr. Janedjri M. Gaffar saat menjadi narasumber pada kegiatan Pembinaan Komunikasi Sosial dengan Masyarakat Tingkat Pusat TA. 2024 di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Dalam paparannya, Janedjri juga menyampaikan bahwa sejarah menunjukkan suatu bangsa akan mengalami perang atau konflik kekerasan yang tidak berkesudahan bahkan berujung pada kehancuran ketika memaksakan penyeragaman dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Untuk itu perlu upaya menjaga hubungan harmonis antar-komponen bangsa yang mensyaratkan dua hal, yaitu adanya kesepakatan tata nilai bersama dan keadilan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara”, ujar Plt. Deputi VI/Kesbang tersebut.
Ia menekankan perbedaan yang ada mesti dikelola dan ditentukan batas toleransi persinggungannya agar tidak berubah menjadi akar ketidakharmonisan di kemudian hari. Menurutnya, pada titik singgung itulah hukum negara dan etika kehidupan berbangsa mengambil peran.
“Hukum mesti disertai dan ditopang dengan etika kehidupan berbangsa. Untuk itu, pendidikan perilaku untuk menghasilkan anak bangsa yang beretika merupakan agenda penting yang sangat mendesak untuk dilakukan,” ungkap Janedjri.
Untuk mewujudkan itu semua, Janedji mengatakan perlu peran segenap komponen bangsa termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi, budayawan, dan organisasi kemasyarakatan.
“Peran kita semua sangat diperlukan dalam menentukan strategi yang tepat dalam meneguhkan persatuan dalam bingkai kebhinnekaan,” kata Janedji.
Di kesempatan yang sama, Waaster Kasad TNI Bidang Ren dan Puanter, Brigjen TNI Terry Tresna Purnama, dalam pembukaannya menyampaikan lima tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI yaitu keragaman kultural, ekonomi yang tidak merata, isu agama dan identitas, polarisasi politik, serta pengaruh media sosial.
“Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan bangsa diperlukan kolaborasi holistik antar komponen bangsa,” ungkap Terry.
Sementara itu Kapusdiklat Tenaga Administrasi Balitbang Diklat Kemenag, Dr. Imam Safe’i menyampaikan pentingnya mencintai agama sekaligus mencintai bangsa dan negara seperti yang disampaikan dalam Pancasila.
“Mencintai agama adalah wujud ketaatan beragama. Mencintai negara adalah bentuk kesadaran berbangsa. Pancasila memberikan landasan untuk mencintai keduanya,” ungkap Imam Safe’i.
Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Prof. Dr. Mohammad Sabri, menyampaikan tentang pentingnya pemahaman, kontekstualisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, di tengah era keterbukaan informasi digital, ancaman eksklusivisme, intoleran, radikalisme-terorisme, kosmopolitanisme, liberalisme, ideologi transnasional, individualism-hedonistik dan perpecahan yang dipicu SARA terus mengintai bangsa, khususnya generasi muda Indonesia.
“Untuk itu perlu membangun masyarakat Pancasila, yaitu masyarakat yang inklusif, moderat, toleran, tertib, aman, tenteram, dan sejahtera yang berjiwa kekeluargaan dan memiliki semangat gotong-royong untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur,” kata Mohammad Sabri.
