SIARAN PERS No: 10/SP/HM.01.02/POLHUKAM/1/2022
Bandung, Polhukam – Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, Rina Soemarno, menyampaikan beberapa persiapan yang diperlukan untuk Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023. Salah satunya adalah proyeksi Keketuaan Kamboja dan dampaknya bagi Keketuaan Indonesia terutama pada Pilar Politik dan Keamanan ASEAN pada tahun 2023.
“Mengingat bahwa Keketuaan Indonesia tahun 2023 relatif masih akan menghadapi situasi yang tidak jauh berbeda dengan situasi sekarang serta hal-hal yang mungkin terjadi di kawasan,” kata Rina saat membuka Forum Group Discussion (FGD) yang bertema ‘Proyeksi Keketuaan Kamboja di ASEAN 2023 dan Prioritas Kebijakan Luar Negeri Indonesia’ di Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/1/2022).
Dalam masa Keketuaan Kamboja, beberapa isu prioritas kawasan di bidang Politik dan Keamanan diperkirakan masih tetap akan mendominasi tahun ini seperti dinamika situasi geopolitik, sengketa wilayah, dan krisis politik Myanmar yang masih akan menjadi prioritas Kamboja.
“Bagi Indonesia, tantangan isu di kawasan tentunya diharapkan dapat dihadapi oleh Kamboja sebagai pemegang Keketuaan ASEAN dengan semangat sentralitas dan kesatuan yang baik sehingga pada akhirnya akan dapat menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kredibilitas ASEAN,” ungkap Rina.
Mantan Dubes Indonesia untuk Bangladesh dan Nepal ini juga menyampaikan tentang ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang telah disepakati ASEAN pada KTT ke-34 tahun 2019.
“Perspektif ASEAN adalah membangun kawasan yang damai dan sejahtera serta mengelola rivalitas sehingga tidak menjadi konflik terbuka melalui kerja sama praktis,” kata Rina.
Dirinya berharap diskusi pada FGD dapat memberikan update kepada badan sektoral dan K/L pemangku kepentingan mengenai Keketuaan Kamboja di tahun 2022 serta dapat menjadi ajang bertukar pemikiran untuk menyusun strategi Indonesia pada isu-isu prioritas sekaligus sarana persiapan menyongsong Keketuaan Indonesia di tahun 2023.
FGD dihadiri oleh perwakilan K/L Pilar Politik dan Keamanan ASEAN, serta menghadirkan narasumber yang kompeten dari Kemlu dan akademisi serta Pusat Studi ASEAN.
Humas Kemenko Polhukam RI
