BeritaDeputi II Bidkor Polugri

FGD Deputi II Bidkoor Pollugri Bahas Implementasi AOIP di Bidang Maritim

Dibaca: 28 Oleh Selasa, 24 November 2020Tidak ada komentar
FGD Deputi II Bidkoor Pollugri Bahas Implementasi AOIP di Bidang Maritim
#KemenkoPolhukam 

SIARAN PERS No: 245/SP/HM.01.02/POLHUKAM/11/2020

Polhukam, Padalarang – Kemenko Polhukam bekerja sama dengan Universitas Padjajaran menyelenggarakan Focus Group Discussion “Implementasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Bidang Keamanan Maritim dalam Kerangka AOIP untuk Menciptakan Kawasan yang Damai, Aman, Stabil dan Makmur” pada tanggal 24 November 2020 di Padalarang, Jawa Barat. Kegiatan Focus Group Discussion merupakan hasil dari kerjasama kajian yang dilakukan oleh Kedeputian II Pollugri dan Tim Pusat Studi Kajian Keamanan Internasional Unpad guna menjawab tantangan implementasi konsep AOIP utamanya pada aspek keamanan maritim.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Duta Besar Lufti Rauf dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten Deputi Kerjasama ASEAN mengharapkan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) dapat dipromosikan serta diimplementasikan baik di tingkat ASEAN dan tingkat kawasan.

Situasi geopolitik di kawasan diwarnai oleh situasi perang dingin baru di mana kekuatan besar berada dalam persaingan yang menegangkan. Ketegangan dan ketidakpercayaan antar negara telah menjadi norma dan telah menghambat kerja sama, untuk itu ASEAN utamanya Indonesia harus mampu mempromosikan implementasi AOIP di kawasan, ungkap Lutfi, Selasa (23/11/2020).

Baca juga:  Deputi Bidkoor Pollugri Kemenko Polhukam: Indonesia Perlu Antisipasi Dampak Covid-19 Bagi Peacekeepers

Kegiatan FGD menghadirkan narasumber Dr. Irman G Lanti Peneliti Pusat Studi Keamanan Internasional FISIP Unpad, Dr. Arfin Sudirman Ketua Prodi Hubungan Internasional FISIP Unpad. Sedangkan penanggap pada FGD adalah Bapak Basiolio Araujo, Asdep Ketahanan dan Keamanan Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi dan Bapak Dr. Hadi Kuntjara, Direktur Eksektif Habibie Center. Giat FGD kali ini dipandu oleh Asdep Koordinasi Kerja Sama ASEAN Kemenko Polhukam Bapak Abdullah Zulkifli.

Tantangan keamanan maritim yang menonjol di kawasan diantaranya adalah sengketa Laut China Selatan yang tidak hanya melibatkan RRT dan negara ASEAN tetapi juga kekuatan Great Powers di kawasan. Klaim nine-dashed lines RRT menyebabkan klaim tumpang-tindih di Laut China Selatan. Begitu pula dengan tantangan tindak IUU Fishing yang kerap terjadi di kawasan Indo-Pasifik mengingat tingginya potensi sumber daya kelautan di dalamnya.
Guna menjawab tantangan keamanan tersebut, melalui inisiatif dan kepemimpinan Indonesia, ASEAN telah mengadopsi konsep ASEAN Outlook on Indo-Pacific pada KTT ASEAN ke-34 di Bangkok. AOIP bertujuan sebagai platform kerjasama yang menciptakan enabling environment untuk kolaborasi dan kerjasama yang bersifat inklusif dengan melibatkan seluruh aktor di kawasan.

Baca juga:  Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi : Pemerintah Sepakat Tujuan UU Cipta Kerja Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

“Indonesia selaku negara yang dipandang sebagai natural leader di ASEAN harus mampu menunjukkan kepemimpinannya dengan memperkuat soliditas dan sentralitas ASEAN serta merangkul seluruh negara Mitra di Kawasan untuk menciptakan solusi bersama. Ancaman transnasional di kawasan Indo-Pacific tidak dapat diselesaikan oleh satu negara seorang diri tetapi membutuhkan solusi dan kolaborasi erat baik di tingkat sub-regional, regional dan global,” jelasnya.

Kegiatan FGD ditutup dengan penyusunan rekomendasi kebijakan yang diantaranya memuat upaya peningkatan kapasitas nasional Indonesia dalam bidang eksplorasi sumber daya maritim dan kapasitas pertahanan di wilayah ZEE melalui kolaborasi dan kerjasama antar negara ASEAN dan negara mitra di Kawasan.

Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel