POLHUKAM - Kementerian Koordinator Bidang Polhukam RI

Reformasi Birokrasi Dapat Ciptakan Sistem Tata Kelola Pemerintah Yang Baik

By 27 Mar 2018 19:56Berita
IMG-20180327-WA0002

Polhukam, Jakarta – Reformasi Birokrasi diperlukan untuk menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Dengan demikian maka akan tercipta pelayanan publik yang memuaskan dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Jhoni Ginting, dalam sambutannya mewakili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada acara Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi dan Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenko Polhukam, Selasa (27/3/2018).

DSC_0903“Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Birokrasi Pemerintahan yang ada sekarang ini masih memerlukan pembenahan untuk merubah persepsi masyarakat yang negatif terhadap birokrasi nasional,” kata Jhoni.

Dikatakan bahwa untuk merubah persepsi negatif dimata masyarakat, diperlukan suatu pendekatan yang sistematis, konseptual, visioner dan kerjasama yang baik antara sesama instansi pemerintahan. Hal ini agar merubah paradigma yang berorientasi kepada kekuasaan ke paradigma yang berorientasi kepada pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat.

Jhoni manyampaikan bahwa Kemenko Polhukam menyadari sejak terbentuknya kabinet kerja, Reformasi Birokrasi merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, dirinya juga mengungkapkan bahwa Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenko Polhukam masih pada proses yang going on.

“Kemenko Polhukam merasa Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan selama ini belumlah sampai pada suatu titik yang memuaskan masyarakat atau publik. Untuk mengetahui apakah kita sudah melakukan Reformasi Birokrasi yang baik indikatornya adalah tatkala ada kepuasan dan kepercayaan publik kepada Kemenko Polhukam,” ungkap Jhoni.

Jhoni menyampaikan bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memuaskan masyarakat maka diperlukan suatu peningkatan untuk membuktikan bahwa Reformasi Birokrasi yang dilakukan dapat memberikan optimisme kepada masyarakat dan pelayaan publik yang baik kepada masyarakat adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Kabinet Indonesia Kerja.

“Disamping itu kita juga tidak boleh menutup diri terhadap masukan dan kritikan yang disampaikan masyarakat. Kritikan dan masukan itu merupakan suatu hal yang positif yang dapat dijadikan alat kontrol dalam bentuk ‘chek and balance’ untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat,” kata Jhoni.

Selain itu, Inspektur Kemenko Polhukam, Drs. Amrin, M.AP menyampaikan bahwa denganDSC_0875 diadakannya kegiatan tersebut maka dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good governance and clean government serta memberikan pelayanan prima di lingkungan Kemenko Polhukam.

“Tujuan dari acara ini adalah untuk mendorong semangat seluruh pegawai di Kemenko Polhukam untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga semakin terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” kata Amrin.

Amrin juga menyampaikan hasil penilaian SPIP Kemenko Polhukam pada tahun 2017 yang penilaiannya dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Disampaikan bahwa nilai SPIP Kemenko Polhukam mengalami peningkatan yang pada tahun 2016 ada pada angka 1,88 (kategori rintisan), di tahun 2017 nilai SPIP Kemenko Polhukam naik menjadi 2,79 (kategori berkembang).

“Hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai target nasional 3. Dan target nasional itu kita tentukan pada tahun 2019, jadi kita punya space waktu yang cukup panjang,” ungkap Amrin.

DSC_0908Selain itu, dalam diskusi, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB, Didid Noordiatmoko, Ak., M.M, menyampaiakan tentang percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko Polhukam. Dikatakan bahwa ada 3 sasaran Reformasi Birokrasi yakni mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mewujudkan pemerintahan yang efisien, serta meweujudkan pemerintahan yang bisa memberikan pelayanan publik.

Pembicara selanjutnya adalah Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan dan Keamanan, BPKP, Doddy Setiadi, Ak., M.M, yang memaparkan tentang Optimalisasi Penyelenggaraan SPIP. Dirinya menyampaiakan bahwa sistem pengendalian diharakan dapat menjadi bagian dari budaya yang melekat pada proses. “Sistem pengendalian itu sudah menjadi budaya yang melekat, budaya dalam organisasi. Ini harus dipertahankan secara terus menerus,” ungkapnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan pegawai Kemenko Polhukam.

Humas Kemenko Polhukam

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Reformasi Birokrasi Dapat Ciptakan Sistem Tata Kelola Pemerintah Yang Baik