Author :: Galuh Pangestu Date :: 01/06/2016 @14.34
Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Menurut data dari Pusat Intelejen Amerika atau CIA, hingga tahun lalu, populasi Indonesia menempati urutan kelima terbesar di dunia. Selain merupakan potensi ekonomi yang besar, jika dikelola dengan baik, besarnya populasi dapat menjadi pilar demokrasi yang kokoh. Hal ini memungkinkan, jika masyarakat mau berperan aktif, berpartisipasi dalam mengelola negara bersama dengan pemerintahan. Masyarakat sipil yang saat ini erat dengan teknologi yang maju, dapat memaksimalkan kondisi yang ada untuk partisipasi tersebut.
Di era keterbukaan ini, aroma keterlibatan publik dalam politik melalui kanal –kanal media sosial sangatlah terasa. Namun, keluhan atau kritikan pada pemerintah melalui kanal-kanal itu dapat lebih bermanfaat jika disalurkan pada media yang telah disediakan sejak pemerintahan di era Kepresidenan Soesilo Bambang Yudhoyono, yakni dengan adanya LAPOR! (www. lapor.go.id.). Bahkan saat ini, Presiden Jokowi bukan hanya melanjutkan program tersebut, namun juga sangat peduli terhadap masukan-masukan bahkan kritikan atas kinerja kepemerintahannya.
Bahkan, sering Sang pemimpin negara yang terkenal sederhana ini menanyakan mengenai laporan-laporan yang masuk ke laman LAPOR! tersebut. Menurut Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas Nasional, Kantor Staf Presiden (KSP), Darmawan Prasojo, LAPOR! akan menjadi bahan untuk e-blusukan Presiden atau akan menjadi bahan untuk blusukan di lapangan nantinya.
“Presiden sudah menanyakan apakah LAPOR bisa menjadi bahan untuk e-blusukan pelayanan maupun blusukan beneran, misalnya bagaimana kendala-kendala pelayanan publik dan bagaimana mengatasinya, dan hal-hal yang bisa menjadi contoh nasional Presiden ingin mendapat laporan langsung” ujar Deputi KSP itu dalam Rapat Koordinasi, membahas soal layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR) di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (kemenko Polhukam), Rabu (1/6).
Sayangnya, partisipasi masyarakat Indonesia masih sangat kecil dibandingkan peluang yang terbuka sangat terbuka lebar ini. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia mencapai kurang lebih 255 juta pada tahun 2015. Namun sayangnya baru 400 ribu warga yang menggunakan fasilitas LAPOR untuk menyalurkan kritikan dan aduan sebagai bentuk pengawasan dan partisipasinya dalam pemerintahan. Padahal, bisa dibayangkan jika setengah dari jumlah warga dapat melaporkan kinerja pemerintahan, maka good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik akan semakin cepat tercapai.
Pemerintah Tangani Aduan Sepenuh Hati
Meski masih terkendala dalam beragam hal, nyatanya aparatur pemerintah tetap bekerja sepenuh hati. Ini terbukti dari laporan evaluasi yang dipaparkan oleh KSP. Misalnya saja sejumlah Kementerian/Lembaga yang langsung berurusan dengan pelayanan publik, dan memiliki bobot pelayanan dalam jumlah banyak, rata-rata mendapat penilaian yang cukup baik. Contohnya Kementerian Dalam Negeri yang banyak menerima laporan soal e-KTP dan pelayanan kependudukan lainnya dianggap cukup responsif, meski tetap harus dievaluasi kenyataannya secara real di lapangan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM juga dinilai responsif.
Bahkan, menurut Deputi Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas Nasional, Kantor Staf Presiden (KSP), Darmawan Prasojo, aparat di lapangan telah berusaha bekerja secara maksimal dan sepenuh hati, meski masih banyak kendala yang ditemui di lapangan. “Saya Sering ditanya oleh Presiden, mas bagaimana sih aparat saya di lapangan, kami selalu mengatakan, pak setiap kami berkunjung ke daerah kami lakukan monitoring evaluasi, kami itu terenyuh, batin kami itu tersentuh, karena dari aparat bapak yang ada di lapangan 99,9 persen itu semuanya memberikan yang terbaik dalam rangka melaksanakan tugasnya, otoritas yang dipunya, kapasitas yang ada, tetapi memang banyak sekali kendala yang dihadapi di lapangan” ujarnya.
Saat ini, aduan yang masuk ke LAPOR! Mencapai seribu per hari-nya. Setiap aduan diseleksi dan dimonitor, untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing kementerian/ lembaga yang terkait oleh laporan yang masuk. Sementara ini laman LAPOR! Sudah secara terpadu terhubung oleh 81 Kementerian/ Lembaga, 44 BUMN dan 14 Pemerintahan Daerah. Saat ini pemerintah masih terus mengembangkan sistem aduan berbasis teknologi ini, agar lebih mudah diakses, dikelola, dan memberikan hasil semaksimal mungkin untuk masyarakat. Dengan adanya LAPOR!, fungsi watch dog kini bukan hanya dari media, namun masyarkat sipil yang secara langsung dapat berpartisipasi menjadi pengawas pengelolaan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan visi-misi Nawacita dan janji politik pemerintahan Jokowi, yakni melibatkan dan meningkatkan pasrtisipasi publik dalam kebijakan pemerintah serta meningkatkan peran publik dalam pengelolaan badan publik yang baik.
