Polhukam, Jakarta – Plt. Deputi III Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bidkoor Hukum dan HAM) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Brigjen TNI Yoseph Puguh mengajak seluruh personil Kemenko Polhukam untuk terus meningkatkan kinerja dalam mengkoordinasi, mensinkronisasi, dan mengendalikan kebijakan dan isu di bidang politik, hukum dan keamanan, sehingga dapat terpeliharanya kondusifitas selama berlangsungnya proses Pilpres dan Pileg tahun 2019.
Menurut Plt. Deputi III Bidkoor Hukum dan HAM isu terkait bidang politik saat ini, yaitu kondisi politik dalam negeri yang sedang menyelenggarakan proses demokrasi besar dan strategis. Dalam mensukseskan penyelenggaraan pileg dan pilpres, maka segenap personil kemenko polhukam diajak untuk tetap menjaga netralitas aparatur negara, menjauhkan diri dari keterlibatan politik praktis, tidak mudah terjebak, mencegah penyebaran berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian.
“Marilah kita bersama-sama terus memantapkan jalinan persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak terpecah belah karena memanasnya kontestasi politik,” ujar Plt. Deputi III saat memberikan amanat dalam upacara bendera bulanan di Kemenko Polhukam, Senin (18/03/2019).
Kemenko Polhukam bersama Kementerian/Lembaga terkait telah meluncurkan dashboard sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI) sebagai perwujudan kepastian hukum dan peningkatan transparansi juga akuntabilitas para aparat penegak hukum.
“Sebagai bentuk penguatan kedaulatan wilayah dan pemantapan penegakan hukum pada ruang udara nasional terus direalisasi oleh pemerintah, Kemenko Polhukam sedang mengkoordinasikan implementasi pengaturan pengelolaan ruang udara nasional, baik dengan stakeholder di dalam negeri maupun dengan negara-negara mitra di luar negeri,” jelasnya.
Menurut Yoseph, dalam penanganan isu HAM perlu koordinasi dan kerjasama yang erat dengan seluruh lembaga terkait dalam upaya penyelesaian berbagai dugaan pelanggaran HAM yang berat, khususnya dengan metode yudisial yang masih terkendala terkait pembuktian dan belum adanya proses penyidikan, dan non yudisial yang akan mengedepankan perspektif pemulihan bagi korban atau keluarganya dengan memperhatikan kearifan lokal.
Upacara ini merupakan sarana pembinaan untuk terus memupuk rasa cinta tanah air dan bela negara serta rasa bangga sebagai sebuah bangsa dan dapat menjadi sarana komunikasi dan mempererat silaturahmi diantara pimpinan dan para pegawai dalam rangka mencapai peningkatan kualitas kinerja Kemenko Polhukam.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
