SIARAN PERS NO. 14/SP/HM.01.02/POLHUKAM/2/2024
Polhukam, Jakarta – Seluruh pejabat dan pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ditegaskan untuk tetap menjaga netralitas dan tidak mudah terhasut berita hoax. Pasalnya, meskipun Pemilu 2024 sudah sampai pada tahap pencoblosan namun prosesnya masih panjang.
“Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tahapan pemilu masih berjalan sehingga kita harus tetap menjaga netralitas dan bertindak sesuai koridor hukum yang berlaku. Kita juga tidak boleh terhasut oleh berita-berita yang beredar di media sosial atau berita hoax yang sengaja dibuat oleh kelompok tertentu untuk memperkeruh situasi nasional,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto saat Upacara Bendera di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/2/2024).
Disampaikan bahwa Kedeputian Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam ikut serta dalam menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif melalui Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada yang di dalamnya terdapat unsur dari 19 Kementerian dan Lembaga. Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada telah menugaskan tim pemantauan pemilu ke 5 negara dan 18 titik wilayah dalam negeri untuk mengamati berjalannya pemungutan suara.
“Hasil pemantauan telah kami laporkan kepada Bapak Plt. Menko Polhukam secara periodik,” kata Heri Wiranto.
Menurut Heri, rakyat Indonesia patut bersyukur karena hidup di negara yang demokratis, aman, damai, dan kondusif. Karena di luar sana, ada banyak negara yang tidak demokratis bahkan represif terhadap warga negaranya sendiri.
“Pemerintah selalu berkomitmen untuk terus memajukan demokrasi, sebab dalam peradaban modern, demokrasi dianggap sistem yang paling tepat dan paling kompatibel dengan kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.
Salah satu instrumen untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi Indonesia, lanjut Heri, yaitu melalui pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia. Hasil terakhir tercatat mencapai angka 80,41 poin atau kategori tinggi. Angka ini mencerminkan bahwa demokrasi di Indonesia telah tumbuh dengan baik, meskipun diakui masih terdapat beberapa catatan pekerjaan yang harus diperbaiki. Namun, dengan demokrasi ini, kondusivitas dan stabilitas politik dalam negeri dapat dikelola dengan baik.
“Pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang berjalan kondusif tempo hari merupakan contoh nyata bahwa demokrasi kita telah dipraktekkan secara aktual dan faktual, serta penuh tanggungjawab,” kata Heri.
