Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia tidak terlalu buruk. Pasalnya, indeks persepsi demokrasi Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan.
“Perkembangan demokrasi kita tidak jelek-jelek banget. Pada tahun 2017, indeks persepsi demokrasi kita 72,18, pada tahun 2018 itu 72,39, naik. Mudah-mudahan tahun 2019 pemilu kemarin juga naik dan yang akan datang,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD saat menjadi pembicara dalam Peluncuran Program Pilkada “Pemilu Rakyat 2020” di Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Untuk itu, Menko Pohukam mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga agar meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Meskipun, diakui, kadangkala banyak pihak yang marah dengan menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia kebablasan, kampungan, dan kriminal.
“Ternyata indeksnya itu 72,39, cukup, tidak jelek, meskipun belum bagus benar. Kita usahakan indeks demokrasi kita akan naik, tentu tidak cukup hanya dengan Pilkada dan sebagainya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam bercerita mengenai proses demokrasi Indonesia sejak masa Orde Baru hingga Reformasi. Pada saat Orde Baru, Pilkada dilaksanakan melalui pemilihan langsung oleh DPRD. Namun karena prosesnya dinilai tidak baik, rawan terhadap politik uang, maka diubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat.
“Bagaimana pun kita harus laksanakan pemilu rakyat dengan sebaik-baiknya. Peran media massa sangat besar bagi pemilu berkualitas, peran pengawas pemilu Bawaslu, penyelenggara pemilu, Polri, dan TNI. Pilkada itu masuk bagian dari pemilu,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
