Berita Utama

Menko Polhukam Akan Tindak Tegas Pihak yang Melawan Hukum

Oleh 06 Mei 2019 Mei 9th, 2019 No Comments
Mg 7026 01
#KemenkoPolhukam 

Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto kembali menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang melawan hukum yang bertujuan untuk mendeligitimasi penyelenggara Pemilu. Dikatakan bahwa selama ini para penyelenggara Pemilu telah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, bahkan telah menimbulkan ratusan korban petugasnya sehingga pantas disebut Pahlawan Demokrasi.

“Ini tentunya harus kita hargai karena mereka betul-betul sudah melakukan tugasnya dengan baik, aman dan sukses, bahkan sudah mendapatkan ucapan-ucapan selamat dan apresiasi dari banyak negara, tidak hanya dari bangsa kita sendiri tapi banyak negara yang telah menyampaikan ucapan selamat, apresiasi,” ujar Menko Polhukam Wiranto usai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019).

“Artinya mereka itukan juga punya lembaga surveinya, punya utusan-utusan untuk memantau pelaksanaan pemilu di Indonesia yang dikenal dengan pemilu yang terbesar, serentak satu hari, sulit, tapi toh dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga mereka memberikan apresiasi, selamat kepada kita sekalian, kok kita sendiri malah menuduh bahwa pemilu itu adanya kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis, massif, tambah brutal lagi, itu tidak benar,” sambungnya.

Menko Polhukam secara tegas menyatakan bahwa tuduhan yang ditujukan kepada pemerintah tersebut tidaklah benar. Karena dirinya sebagai Menko Polhukam kalau itu ada pasti akan tahu dan akan masuk ke dalamnya sebagai aktor, tapi tidak pernah dilaksanakan, melakukan upaya-upaya kecurangan terencana, sistematis, terstruktur, brutal, itu tidak mungkin dan tidak akan pernah dipikirkan apalagi dilaksanakan.

“Kalau dari KPU dan Bawaslu datang ke kantor Menko Polhukam yang kita bicarakan adalah bagaimana kita bisa membantu mereka, apa kurangnya, apa yang perlu kita selesaikan, bagaimana keamanan di daerah, bukan konspirasi untuk melakukan kecurangan, tidak sama sekali. Ini saya sampaikan supaya masyarakat tidak terkecoh, tidak terhasut, masyarakat tidak usah percaya bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, massif, brutal,” katanya.

Diakui jika dalam pemilu atau pilkada ada terdapat kekurangan dan kecurangan, namun sudah ada lembaga yang menanganinya. Misalnya saja ada gakumdu jika terjadi pelanggaran di daerah, kalau terjadi pelanggaran etika maka DKPP sudah disiapkan untuk bisa menyelesaikannya, kalau ada kecurangan-kecurangan ada Bawaslu yang bisa menyelesaikan, dan kalau ada kekurangan atau selisih suara yang perlu diperdebatkan ada Mahkamah Konstitusi.

“Jadi kita sudah mengantisipasi bahwa semua kecurangan itu kalau pun ada itu wadahnya ada, jangan kemudian menuduh sepihak maka yang menang siapa pun dikatakan itu kecurangan dan mengajak masyarakat untuk tidak mematuhi hukum, itu jelas salah, melanggar hukum dan melanggar konstitusi. Bukankan para kontestan, termasuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebelum pemilu sudah ada deklarasi, sudah ada faktar integritas untuk bersama-sama membangun suasana damai, suasana aman dalam pemilu dan kalau menang akan dihormati. Yang menang akan merangkul yang kalah, yang kalah juga tidak akan melakukan hal-hal yang negatif dan mengakui kekalahannya itu, itu sudah dilaksanakan,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam mengajak semua pihak untuk kembali merajut persaudaraan. Ia berharap masyarakat tidak terhasut ajakan-ajakan yang tidak benar dan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Pemilu sudah selesai, sekarang sudah masuk dalam proses perhitungan, jadi sudah saatnya kita bersama-sama merajut persaudaraan kita. Maka masyarakat jangan terhasut dengan ajakan-ajakan yang tidak benar dan bagi seluruh masyarakat agar tenang, tidak usah khawatir, tidak usah takut karena aparat keamanan tetap solid, TNI, Polisi, tetap solid menjaga ketertiban, keteraturan keamanan nasional. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang memecah belah negara antara tentara atau militer dengan polisi bahkan mengaku sudah mempunyai pengaruh terhadap 70 persen TNI itu omong kosong, tidak benar, suruh datang ke mari, debat-debatan dengan saya. Jangan menghasut masyarakat seperti itu,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Berita Terkait