Polhukam, Surabaya – Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Mayjen TNI Wawan Kustiawan, SH menyampaikan arahannya mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meningkat. “Capaian IDI 2018 Provinsi Jawa Timur sendiri sebesar 72.86. Angka ini masih di atas IDI Nasional, dan mengalami tren positif dibanding tahun sebelumnya 70.92.” Ujar Wawan
Bertempat di Hotel Tunjungan Surabaya, dalam Acara Forum Komunikasi dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia Kemenko Polhukam, Kamis (8/8/2019), Deputi 1 Kemenko Polhukam ini menyampaikan bahwa
Menko Polhukam mengharapkan ke depan kita menuju demokrasi yang bermartabat, berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang dapat menerapkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Yaitu adanya Pemilu yang Jurdil, kesamaan di depan hukum, penghormatan terhadap hukum dan HAM, peradilan yang independen, serta kebebasan berkumpul dan berpendapat.”
Sejak Tahun 2009 Pemerintah telah mengembangkan instrumen untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi yakni Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dimana Kemenko Polhukam sebagai leading sector bekerjasama dengan BPS, Bappenas, dan Kemendagri.
IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi lanjutnya.
“Kita bersyukur bahwa saat ini Indonesia telah menjadi negara demokratis, bahkan dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Majalah Forbes edisi Mei 2019 juga mengapresiasi Indonesia dengan julukan “The New Tiger of South East Asia” yang pertumbuhan ekonomi dan kualitas demokrasinya diakui oleh dunia internasional,” ujarnya.
Dalam acara yang bertemakan “Peningkatan Kapasitas Demokrasi di Provinsi Jawa Timur” ini, Asisten Deputi Bidang Demokrasi dan Ormas, Brigjen Pol Drs. Budi Susanto menyampaikan, “Hasil riset terkait persepsi masyarakat Indonesia terhadap demokrasi, dimana survei Saiful Munjani Research Center (SMRC) yang dirilis bulan Juni 2019 lalu mencatat bahwa 86% masyarakat menilai demokrasi sebagai sistem yang paling cocok bagi Indonesia dan 66% responden menyatakan puas dengan kualitas demokrasi di Indonesia saat ini. Hal ini berarti kita telah berjalan on the right track.”
Ketua Panitia Acara Sidik yang juga Kabid Penguatan Demokrasi Bidkor Poldagri menyampaikan bahwa FKK ini menghadirkan puluhan perwakilan lintas Instansi, Lembaga, Ormas, Parpol di Provinsi Jawa Timur ini juga turut mengundang Sekda Prov Jatim, Ka. BPS Prov. Jatim, Sekwan DPRD, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dir. Binmas, Dir. intel Polda Jatim, Kapolrestabes Surabaya, MUI Jatim, juga Perwakilan FISIP Unair, Unesa, UIN Sunan Ampel dan Beberapa Pemred Media.
Dalam FKK ini Drs.Wariki Sutikno, MCP (Direktur Bappenas) yang menjadi Narasumber Menyampaikan “3 hal yang jadi manfaat Kenaikan IDI yaitu perbaikan kehidupan bernasional dan berbangsa. Kedua, peningkatan Kualitas dan kedudukan diplomasi di mata Internasional, serta ketiga Indonesia menjadi tempat belajar Demokrasi dan Pusat Demokrasi Dunia.”
Sementara itu Narasumber lainnya Drs. EC Jonathan Kepala Bakesbangpol Prov. Jatim menerangkan, “3 aspek utama dalam IDI yaitu Kebebasan Sipil, hak-hak politik serta Lembaga demokrasi. Rekan2 di daerah memiliki antusiasme tinggi mengembangkan IDI, namun terbatasi karena pengukuranya hanya sampai di level Provinsi. “
Terakhir Dr. Abdul Malik Gismar dari Pasca Sarjana Universitas Paramadina Jakarta menjelaskan, “Demokrasi harus diusahakan agar menuju perbaikan, saat ini telah terjadi resesi Demokrasi secara global. Jurnal The Atlantic mempertanyakan apakah Demokrasi mati di Amerika? Mereka mengalami demosi sebagai barometer demokrasi dunia. Indonesia harus belajar lebih agar tidak menjadi Post Democracy.”
Acara yang berjalan dinamis dan kritis ini mendapatkan banyak masukan dari para peserta, salah satunya H. Ahmad Budiono, Sekertaris MUI Jatim, “Biaya Demokrasi Indonesia teramat mahal, janganlah kita meneruskan hal yang mubazir. Mari kembali pada Demokrasi Pancasila, untuk perbaikan Demokrasi Indonesia.”
Moderator acara, Zainal Abidin Achmad, S.Sos, M.Si (UPN Surabaya) mengemukakan “Kedepannya IDI akan terus berkembang, sebagai contoh di Blitar dicanangkan IDI lokal, untuk barometer Pemerintah Kabupaten Menilai dirinya. Harapannya IDI bisa berkembang mendasar hingga ke tingkatan Kabupaten, Kota. “
Sebagai salah satu Provinsi dengan Kabupaten dan Penduduk terbanyak Indonesia, IDI di Jawa Timur akan memberikan kontribusi signifikan dalam menguatkan dan meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia di tahun-tahun selanjutnya.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam
