Berita Utama

Kemenko Polhukam Adakan FKK Bahas Peran Pers Dalam Pemilu yang Demokratis

#KemenkoPolhukam 

Polhukam, Bandung – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Kedeputian VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Bidkoor Kominfotur) mengadakan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/3/2019).

FFK dengan tema Peran Pers Dalam Pemilu yang Demokratis bertujuan untuk membahas pentingnya peran pers dalam menghadapi pesta demokrasi yang akbar dan menentukan nasib bangsa Indonesia 5 tahun ke depan.

Seperti diketahui bersama bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 akan menjadi momentum penting bagi perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia. Pada 17 April 2019 mendatang akan dilaksanakan secara serentak Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Membacakan sambutan Menko Polhukam, Deputi VII Bidkoor Kominfotur Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo menyampaikan agar Pileg dan Pilpres pada tahun 2019 dapat memiliki hasil yang lebih berkualitas dan bermartabat.

“kita perlu mendorong media massa untuk terus memberikan pemahaman dan edukasi tentang demokrasi kepada masyarakat dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait yang berwenang dalam mendayagunakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM),” jelas Deputi VII Bidkoor Kominfotur.

Tahun 2019 menjadi tantangan bagi para pekerja jurnalistik dalam menjaga kebebasan pers di tanah air. Kebebasan pers yang ada saat ini merupakan salah satu anugerah yang harus kita rawat dan jaga dengan baik.

“Mengingat 2019 merupakan tahun politik, untuk para Jurnalis, KIM dan Media memiliki peran penting dalam mengawal proses demokrasi yang akan berlangsung. Pemilu tidak hanya bertujuan mencari wakil rakyat dan pemimpin lima tahun mendatang. Pemilu juga menjadi sarana masyarakat menggunakan hak politiknya,” jelasnya.

Menurut Deputi VII, Pemilu yang jujur, bersih, dan demokratis menjadi dambaan semua pihak, termasuk peran pers yang besar dalam mewujudkannya. Oleh karena itu pers harus tetap memberikan pencerahan dan mengawal pelaksanaan Pemilu agar berjalan secara efektif yaitu; Langsung , Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

“Pemilu yang demokratis paling tidak harus memiliki lima pilar di antaranya adalah; regulasi yang jelas, peserta pemilu yang berkompeten, pemilih yang cerdas, penyelenggara pemilu yang berintegritas, dan birokrasi yang netral,” paparnya.

Netralitas dan Independensi media massa selalu menjadi bahan perdebatan tiap kali berlangsung kontestasi politik, tidak terkecuali dalam Pemilu 2019. Hal itu menunjukkan masyarakat memiliki harapan bahwa media bisa harus menjaga jarak dengan semua pihak yang terlibat dalam kompetisi politik tersebut.

“Semua pasangan kandidat memperoleh sorotan yang sama dari media, baik dari sisi kelebihan maupun kekurangannya. Media hendaknya tidak menjadi instrumen propaganda dari calon tertentu,” terangnya.

Rus Nurhadi mengungkapkan
bahwa berdasarkan pemantauan menjelang Pemilu 2019 ini, pers di Indonesia cenderung terlalu fokus memberitakan pasangan Capres dan Cawapres, padahal yang namanya pemimpin tidak hanya Presiden serta Wakilnya, tetapi juga anggota legislatif; DPR RI, DPRD, dan DPD RI.

Acara FKK yang diIaksanakan hari ini, menjadi salah satu acara dalam upaya mencari solusi terbaik untuk menghadapi kendala tentang peran pers dalam menyukseskan Pemilu 2019 terhadap netralitas dan indepedensi media massa demi terwujudnya Pemilu yang demokratis.

Hadir sebagai narasumber: Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, Komisioner KPI Ubaidilah, Ketua Dewan Kehormatan PWI Jabar, Noe Firman Rachmat, dan Tokoh pers, Prof.Dr. Bagir Manan.

Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Berita Terkait

Komentar