Polhukam, Morotai – Dengan membangun dari pinggiran melalui Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbang Dutas), ternyata memang sudah bisa menghadirkan satu usaha-usaha dari potensi daerah yang tergali. Hal ini terbukti melalui salah satu program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kabupaten Pulau Morotai.
Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat meninjau SKPT di Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara, Selasa (19/3/2019).
“Saya bersyukur sekali dapat menyaksikan satu program nasional kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah, namanya SKPT Morotai. Terus terang melihat dan menyaksikan, pertama, saya merasa sangat bangga bahwa ternyata program yang terpadu seperti ini dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” ujar Menko Polhukam Wiranto.
Melalui SKPT, kata Menko Polhukam, tangkapan tuna yang begitu banyak kemudian diproses untuk pembekuannya sehingga tidak mubazir. Selain itu, pendapatan masyarakat nelayan saat ini juga mencapai 5 juta per hari karena tangkapan ikan yang tadinya harus berlayar 8 mil sekarang 3 mil sudah mendapatkan ikan tuna.
“Itu semua hasil dari suatu program Nawacita ke tiga, membangun dari pinggiran dan saya kira ini suatu kemajuan. Apalagi Pak Bupati sendiri sangat aktif untuk berupaya bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan potensi daerah di sini, memang tidak sekali jadi, bertahap,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Oleh karena itu, menurut Menko Polhukam, hasil dari program SKPT sekarang ini sangat memuaskan, sangat baik, sehingga tinggal bagaimana mengembangkan yang sudah ada. Misalnya ada rencana pengembangan agar di 23 daerah di Morotai menjadi Sentra SKPT, apakah nanti bahan bakarnya, pendinginnya, es batunya dan sebagainya sudah dipikirkan oleh Bupati.
“Baru saja saya meninjau ada pabrikasi untuk kapasitas ekspor ke Vietnam, ternyata memang sudah sangat bagus. Artinya kualitas mutunya sudah dapat dijamin dengan taraf internasional. Saya kira pasar ini tidak hanya ke Vietnam, misalnya tadi Pak Gubernur Maluku Utara menyampaikan bahwa ke Jepang hanya 4 jam, padahal Jepang merupakan pasar tuna terbesar di dunia, mengapa kita tidak ke sana?” kata Menko Polhukam Wiranto.
Namun, mantan Panglima ABRI ini mengingatkan pentingnya koordinasi yang ketat antara Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan dengan kemampuan daerah serta kebijakan yang ada sehingga semua disinkronkan. Intinya, hasil dari peninjauan di sini telah bisa membuka kacamata semua masyarakat, pusat dan daerah bahwa masih banyak potensi daerah yang dapat ditingkatkan dan yang dapat menyejahterakan masyarakat.
“Saya mengharapkan apa yang sudah dijalani ini ada kesinambungan, tidak boleh berhenti. Kita sudah memulai dan tidak bisa kita kembali ke belakang,” kata Menko Polhukam Wiranto.
“Bukti sudah ada, kalau ada orang yang mengatakan membangun dari pinggiran itu omong kosong saya ingin ketemu orang itu siapa,” lanjutnya.
Sementara itu, Bupati Pulau Morotai Benny Laos menegaskan konsep negara hadir yang ada dalam program Nawacita di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah terbukti.
“Gerbang Dutas sangat berdampak positif bagi kami masyarakat yang ada di daerah pinggiran. Kami bersyukur mungkin Morotai satu-satunya kabupaten yang cepat perkembangannya dan lengkap dalam pembangunan di daerah perbatasan,” kata Benny.
Dalam membangun daerah pinggiran atau perbatasan ini, pemerintah telah mengalokasikan dana pembangunan di tahun 2019 sebesar Rp 11,24 triliun. Khusus di Kabupaten Pulau Morotai, dana yang diberikan sebesar Rp 778,83 miliyar yang tersebar di 14 Kementerian/Lembaga.
Hadir dalam peninjauan tersebut Seknas BNPP Suhajar Diantoro, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, Kapolda Maluku Utara, Danrem, Kajati, Kabinda, serta seluruh jajaran kementerian dan lembaga terkait.
Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
