SIARAN PERS NO. 33/SP/HM.01.02/POLHUKAM/3/2024
Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto berpesan kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk mempercepat beberapa program. Salah satunya yaitu digitalisasi data pertanahan.
“Digitalisasi data pertanahan ini penting karena kita menuju Kota lengkap, Kabupaten lengkap, serta Provinsi lengkap, sehingga arah itu akan mereduksi praktek-praktek mafia tanah,” ujar Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat menjadi pembicara kunci pada Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2024 dengan tema “Stabilitas Pertanahan dan Ruang Dalam Mendukung Kebijakan Politik, Hukum dan Keamanan” di Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Menurut Menko Hadi, digitalisasi data pertanahan ini membuat seluruh tanah di Indonesia terdata secara digital, sehingga apabila ada oknum-oknum mafia tanah untuk “bermain” maka tidak akan bisa.
“Harapannya bahwa masalah-masalah fundamental khususnya permasalahan rakyat ini bisa diselesaikan dengan cara menyinergikan antara pertanahan dengan tata ruang. Tata ruang kita letakkan sebagai Panglima, harus dipatuhi, dan pertanahan semuanya harus didaftarkan dengan program-program yang sudah ada,” kata Menko Hadi.
Program selanjutnya yang perlu dipercepat yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Untuk program percepatan PTSL ini mohon untuk dilaksanakan dan Mas Menteri AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) juga sudah mendapatkan instruksi dari Bapak Presiden,” kata Menko Hadi.
Sementara itu, Menteri ATR/ Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada Menko Hadi. Ia berjanji untuk melanjutkan program yang sudah dilaksanakan Menko Hadi pada saat menjadi Menteri ATR/BPN.
“Apa yang Bapak lakukan luar biasa, benar-benar telah menghadirkan harapan di masyarakat utamanya rakyat kecil,” kata AHY.
