SIARAN PERS No: 249/SP/HM.01.02/POLHUKAM/11/2020
Polhukam, Samarinda – Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Laksda TNI Yusup mengatakan dalam membangun Ibu Kota Negara baru perlu adanya kesiapan ketahanan wilayah berdasarkan Astagatra yang meliputi unsur geografi, kekayaan alam, kependudukan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
“Pembangunan Ibu Kota harus memenuhi standar kriteria Astagatra,” kata Yusup pada Rapat Koordinasi Isu-isu Strategis dengan tema Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur Dikaji Dari Aspek Astagatra Guna Terjaganya Stabilitas Ketahanan Nasional di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (25/11/2020).
Yusup mengatakan Presiden Joko Widodo memilih Kab. Panajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kartanegara sebagai Ibu Kota Negara yang baru karena daerah tersebut aman dari bencana, dukungan infrastruktur yang memadai, demografi penduduk yang tidak padat, dan berada di titik tengah Indonesia.
Namun, lanjutnya, perlu ada kesiapan dalam pemindahan ibu kota negara yang baru. Hal ini pun perlu mendapat perhatian secara tepat, karena jika tidak, dikhawatirkan akan memberikan dampak terhadap perkembangan stabilitas politik, hukum dan keamanan nasional.
“Kami dari Kemenko Polhukam ingin mengetahui sejauh mana langkah-langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mempersiapkan wilayahnya sebagai Ibu Kota Negara baru,” kata Yusup.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
