SIARAN PERS No: 98/SP/HM.01.02/POLHUKAM/6/2021
Polhukam, Kab. Magelang – Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Ideologi dan Konstitusi Irjen Pol Agung Makbul menyampaikan bahwa pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur ditinjau dari aspek Astagatra penting guna terjaganya stabilitas politik, hukum, dan keamanan.
“Pengembangan KSPN Borobudur merupakan gagasan besar pemerintah untuk membangkitkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Pengembangan tersebut diharapkan dapat mewujudkan multiplier effect yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Irjen Pol Agung Makbul dalam rapat koordinasi isu-isu strategis di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (17/6/2021).
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) merupakan program strategis Pemerintah yang tertuang dalam Perpres 109/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
KSPN bukan hanya program yang menyasar aspek fisik saja tetapi juga aspek non-fisik. Aspek non-fisik yang menjadi indikator keberhasilan KSPN yaitu terjadi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah KSPN, pemberdayaan masyarakat setempat, peningkatan kualitas SDM, dan sustainability pembangunan di wilayah KSPN.
“Salah satu KSPN yang menjadi prioritas Pemerintah yaitu Pengembangan Candi Borobudur yang terletak di Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah. Pemerintah saat ini terus mempercepat pembangunan KSPN Borobudur sehingga koordinasi lintas sektoral yang lebih intensif,” ungkapnya.
Selain itu dari harapan besar yang diberikan pemerintah ke KSPN Borobudur, salah satu kunci sukses yang perlu diperhatikan yaitu menyeimbangkan antara meningkatkan kualitas wisata tanpa meninggalkan unsur budaya dan historis, karena Borobudur merupakan simbol budaya dunia.
“Sementara itu hal lain yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu rencana untuk menjadikan Borobudur sebagai pusat peribadatan umat Buddha sedunia. Hal tersebut harus menjadi atensi bersama bahwa apabila gagasan tersebut terwujud maka Borobudur akan menjadi simbol kuat dalam toleransi beragama di Indonesia dan memperteguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika,” terangnya.
Oleh karenanya melihat KSPN Borobudur yang memiliki nilai sangat strategis maka sinergitas lintas sektoral juga diperlukan agar program yang bersifat fisik dan non-fisik dari program KSPN dapat bermanfaat dan keberlanjutannya dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
“Kami dari Kemenko Polhukam mengharapkan agar segala hal yang menghambat dalam pelaksanaan pengembangan KSPN Borobudur segara ditangani, dan target-target yang diberikan oleh pemerintah harus diperhatikan baik,” jelasnya.
Humas Kemenko Polhukam RI
