SIARAN PERS No: 85/SP/HM.01.02/POLHUKAM/5/2021
Polhukam, Kab. Indramayu – Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menghadiri acara Rapat Koordinasi yang membahas Isu Strategis, dengan tema, Perkembangan Penanganan Kebakaran Kilang Minyak di PT. Pertamina Refinery Unit (RU) VI Balongan Guna Terjaganya Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan.
Pertamina RU VI Balongan memiliki nilai cukup strategis dan merupakan salah satu kilang minyak terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas pengolahan sebesar 125.000 barel per hari atau setara dengan 12% dari total kapasitas produksi nasional. Selain itu kilang minyak tersebut merupakan pemasok utama BBM ke wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.
“Dengan posisi yang cukup strategis, situasi dan kondisi yang ada di sekitar kilang tersebut perlu menjadi perhatian bersama demi kepentingan nasional,” jelas Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi Irjen Pol Agung Makbul saat membuat acara rapat koordinasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (27/5/2021).
Dalam visinya, Pertamina RU VI berkomitmen untuk menjadi kilang terkemuka di tahun 2025 dengan misi mengoperasikan kilang yang berteknologi maju dan terpadu secara aman, handal, efisien, dan berwawasan lingkungan, serta mengelola aset Refinery Unit VI secara profesional yang didukung oleh sistem manajemen yang tangguh berdasarkan semangat kebersamaan, keterbukaan, dan prinsip saling menguntungkan.
“Dengan melihat kondisi yang ada seluruh pihak harus bertanggung jawab untuk mengamankan kilang minyak tersebut untuk kepentingan nasional, dan apabila terdapat oknum yang dengan sengaja mengganggu situasi dan kondisi di area kilang minyak Balongan maka harus segera diatasi,” terangnya.
Kebakaran kilang minyak yang terjadi pada tanggal 29 Maret 2021 cukup menyita perhatian publik dan menimbulkan kerugian baik materiil maupun non materiil. Tragedi kebakaran kilang minyak tersebut menimbulkan pertanyaan besar terkait penyebab terjadinya kebakaran sehingga memunculkan berbagai spekulasi yang sampai dengan saat ini masih dalam tahapan penyelidikan.
“Tragedi kebakaran tersebut perlu dievaluasi dan menjadi pelajaran bersama karena Pertamina Balongan memiliki visi menjadi kilang terkemuka di tahun 2025 sehingga berbagai macam aspek perlu dipersiapkan dengan matang dan manajemen resiko perlu dikelola dengan baik dan benar,” ungkapnya.
Pemulihan kondisi sosial dan masyarakat pasca kebakaran sangat penting dilakukan dengan tepat. Penting untuk dipastikan bahwa seluruh warga terdampak sudah mendapatkan ganti rugi dan hak-hak warga terdampak sudah diberikan sebagaimana mestinya.
“Pemulihan kondisi ini sangat penting untuk dilakukan secara tepat untuk mencegah terjadinya konflik dan mencegah terjadinya rasa ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam ini hal ini baik Pemerintah Daerah, Polres, Kodim, PT. Pertamina dan juga para pihak terkait harus bersinergi dalam mengatasi permasalahan yang ada,” jelasnya.
Humas Kemenko Polhukam RI
