Polhukam, Jakarta – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mayjen TNI Tri Soewandono mengatakan negara Indonesia dibangun di atas landasan idiil Pancasila yang menyiratkan nilai gotong royong dan musyawarah mufakat.
Hal tersebut disampaikan saat membacakan sambutan Menko Polhukam pada acara Launching dan Sosialisasi Buku Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018 di Hotel Sari Pacific Jakarta, Kamis, 26 September 2019.
“Ciri khas ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang berkebudayaan, bukan demokrasi liberal ala Negara Barat yang tidak mengenal istilah gotong royong dan musyawarah mufakat,” kata Sesmenko Polhukam.
Sejak Reformasi 1998, dikatakan bahwa kita telah menikmati era terjaminnya kebebasan berkumpul dan berpendapat, serta penyelenggaraan pemerintah bertumpu pada wadah dan proses demokrasi yang kualitasnya meningkat dari waktu ke waktu.
Kebebasan berpendapat sendiri merupakan sumber dari lahirnya aspirasi rakyat yang oleh pemerintah bersama lembaga perwakilan dikonversi menjadi kebijakan yang berpihak dan sesuai dengan kehendak rakyat.
“Dapat dikatakan bahwa prinsip demokrasi paling dasar yang menyatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan atau Vox Populi Vox Dei telah diwujudkan oleh pemerintah melalui mekanisme Pemilihan Umum yang bersifat LUBER dan JURDIL di semua tingkatan,” kata Sesmenko Tri.
Dirinya mengakui bahwa suprastruktur dan infrastruktur demokrasi kita dalam menampung kebebasan berpendapat telah berkembang, baik melalui wadah Lembaga Legislatif (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), partai politik, Ormas/LSM, media massa, dan lainnya. Namun, di sisi lain, infrastruktur yang memadai terebut belum diimbangi oleh adab berdemokrasi yang matang dan dewasa.
“Melihat fenomena tersebut, kita masih memerlukan proses yang berkelanjutan guba meningkatkan adab berdemokrasi sehingga demokrasi yang kita terapkan betul-betul merupakan demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan,” kata Tri.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
