JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115). Ia berharap Satgas 115 dapat meningkatkan kinerjanya dengan tetap menjaga kekompakan dan integritas.
“Perlu juga diingat filosofii dari setiap penegakan hukum adalah disamping terwujudnya kepastian hukum harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa dan negara,” kata Menko Polhukam Wiranto saat menjadi keynote speaker dalam Rakornas Satgas 115 di Jakarta, Senin (10/7).
Dalam sambutannya, Menko Polhukam berharap Satgas 115 dapat melaksanakan pemberantasan penangkapan ikan secara illegal dengan tindakan yang terukur dan tetap menimbang manfaat bagi kepentingan nasional. Ia menghimbau Satgas 115 menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak hubungan baik dengan negara-negara sahabat yang selama ini dibina.
“Selain hukum nasional Satgas 115 harus juga melandaskan tindakannya pada hukum internasional dan mengedepankan kerjasama antar negara dalam memerangi illegal, unreported and unregulated fishing,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Selain penguatan dan penegakan hukum di laut, Menko Polhukam meminta agar Satgas 115 fokus menegakan hukum terhadap pengendali atau otak kegiatan illegal dan unreported fishing yang berada di darat. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan penangkapan ikan illegal dan unreported fishing diukur tidak hanya dari jumlah kapal yang ditangkap, tetapi dari berhentinya tindak pidana dengan ditangkapnya pengendali atau otak kegiatan tersebut. Selama aktor intelektualnya tidak diungkap maka kejahatan akan terus terjadi dan penegakan hukum hanya mampu menyasar pelaku-pelaku lapangan.
“Saya ingin penegakan hukum dilakukan secara tuntas. Jangan berpuas diri dan berhenti pada pelaku lapangan, melainkan harus mampu menjangkau otak dari kegiatan illegal and unreported fishing,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam juga meminta agar Satgas 115 dapat mengambil peran strategis dalam meningkatkan perekonomian bangsa, khususnya dari industri perikanan. Diantaranya dengan memberantas praktek-praktek kecurangan yang menyebabkan penguasaan sumber daya perikanan saat ini.
Menurutnya, keadaan ini harus dihentikan agar setiap warga negara khususnya nelayan kecil dan menengah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, dan pada akhirnya dapat bersama-sama menggerakan dan meningkatkan perekonomian bangsa. Dikatakan, nelayan kecil sebagai aktor penting terhadap peningkatan industri perikanan juga harus diberikan perhatian dan perlakuan afirmatif, khususnya nelayan-nelayan kecil yang diduga melakukan tindak pidana perikanan.
“Saya ingin agar hal-hal yang telah kita lakukan bersama ini dimanfaatkan sebagai batu lompatan bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin di tingkat internasional. Komitmen kuat Indonesia harus disosialisasikan secara luar agar menjadi pemicu bagi negara-negara lain untuk juga memperlakukan pelaku illegal and unreported fishing sebagai musuh bersama, dan menjadikan upaya pemberantasan illegal and unreported fishing sebagai priorita,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Turut hadir dalam Rakor Satgas 115 tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, perwakilan Mahkamah Agung, perwakilan Komisi Yudisial, perwakilan Jaksa Agung, perwakilan Kepolisian, perwakilan KPK, dan perwakilan kementerian serta lembaga terkait.
