JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menggelar rapat koordinasi tingkat Menteri tentang Revitalisasi Dewan Ketahanan Nasional Untuk Melaksanakan Pembinaan Bela Negara di ruang Bima Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (17/2). Rakor tersebut dalam rangka menuntaskan rancangan bersama mengenai pentingnya memberikan satu kesadaran kepada seluruh komponen bangsa tentang perlunya ikut serta dalam bela negara.
“Bicara masalah bela negara maka wajib kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam bela negara dan ini ada dalam undang-undang,” kata Menko Polhukam Wiranto usai memimpin Rakor.
Dikatakan, saat ini pemerintah sedang menyusun konsep untuk bisa memberikan satu modal kepada seluruh segmen masyarakat agar terlibat dalam pembelaan negara. Menurutnya, hal ini tidak mudah karena segmen masyarakat yang begitu banyak, mulai dari anak TK hingga perguruan tinggi. Kemudian, ada dari kalangan buruh, swasta, pedagang, militer, polisi, dan sebagainya. “Kita ingin agar bagaimana seluruh segmen itu menyadari kewajibannya bersama-sama melaksanakan bela negara. Intinya, output bela negara ini adalah seluruh warga negara Indonesia merasa memiliki negeri ini,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam mengatakan, konsep bela ini tidak memerlukan badan baru, melainkan mengubah fungsi dan peran Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Awalnya, Wantannas hanya berbicara tugas-tugas dalam tatanan konsep ketahanan nasional, sekarang Wantannas diberikan misi yang lebih aplikatif yaitu untuk merancang, merencanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pemantapan bela negara.
“Penerapannya masing-masing berbeda, bahwa modulnya akan diselesaikan oleh kementerian dan lembaga terkait. Modul untuk anak TK akan berbeda dengan modul untuk mahasiswa, modul untuk mahasiswa berbeda dengan buruh-buruh pabrik. sehingga kementerian lembaga yang mengelola komponen masyarakat akan membuat modul masing-masing dan diterapkan bersama-sama,” kata Menko Polhukam.
Namun, lanjutnya, yang lebih penting pemantapan bela negara ini adalah jangan sampai disalah tafsirkan identik dengan militerisasi. “Bela negara bukan sama dengan melatih rakyat untuk seperti militer tapi bela negara dimaksudkan untuk merasa memiliki negeri sehingga muncul kewajiban untuk membela,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Hadir dalam Rakor tingkat Menteri tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menkominfo Rudiantara, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Wakapolri Komjen Pol Sjafruddin, Wakil Menteri Luar Negerti AM Fachir, Sekjen Kementerian Pertahanan Laksdya TNI Widodo, Sekjen Wantannas, Dirjen Polpum, Dirjen Imigrasi, Jamintel, Staf Ahli BIN, dan seluruh perwakilan kementerian/lembaga terkait
