JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menghadiri rapat koordinasi bersama Badan Anggaran DPR RI. Dalam rakor tersebut, Kemenko Polhukam bersama Kemenko Kemaritiman memaparkan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.
Menko Polhukam Wiranto menjelaskan, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017, Kemenko Polhukam mendapat pemotongan anggaran belanja sebesar Rp 40 miliar atau 12,38% dari total pagu DIPA sebesar Rp. 322,946 miliar. Pagu DIPA tersebut terdiri dari pagu DIPA 2017 sebesar Rp 281.111 miliar ditambah pagu tambahan Satgas Saber Pungli sebesar Rp 41.834 miliar.
“Hingga 7 Juli 2017, realisasi anggaran Kemenko Polhukam sebesar Rp 111.268 miliar atau 34,45%. Sisanya 53,17% atau Rp 171 miliar. Intinya kami laporkan capaian tugas ini untuk buktikan bahwa pemotongan Rp 40 miliar kami usahakan tidak berpengaruh,” kata Menko Polhukam Wiranto di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/7).
Menko Polhukam mengatakan, penghematan anggaran belanja ini diprioritaskan pada volume perjalanan dinas dalam dan luar negeri, kegiatan rapat di luar kantor, dan belanja non operasional lainnya.
“Kebetulan Menko Polhukam ini mengurus manusia dan manusia sekarang sulit diprediksi, sehingga menentukan anggaran yang fix sangat sulit. Kadang kekurangan atau kelebihan sedikit, itu wajar, karena kami sesuaikan dinamika manusia itu sendiri,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsuddin menyatakan menyetujui usulan anggaran dari pemerintah tersebut. Dikatakan, usulan anggaran ini akan dibahas di komisi terkait.
Hadir dalam Rakor tersebut Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan untuk memaparkan RAPBN-P Kemenko Kemaritiman TA 2017, seluruh pejabat tinggi di Kemenko Polhukam dan Kemenko Kemaritiman.
