POLHUKAM - Kementerian Koordinator Bidang Polhukam RI

Menko Polhukam Rakortas Bahas Evaluasi Kebakaran Hutan dan Lahan

By 04 Aug 2017 12:12Berita
WhatsApp_Image_2017-08-03_at_2.42.48_PM

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto melaksanakan rapat terbatas koordinasi tingkat menteri tentang evaluasi kebakaran hutan dan lahan. Rakor tersebut untuk mengkoordinasi mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

“Rapat tadi dihadiri oleh semua para pemangku jabatan yang masuk wilayah pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” kata Menko Polhukam Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/8).

Menko Polhukam mengatakan, dalam rakor tersebut dijabarkan mengenai laporan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Ia melanjutkan, kebakaran hutan dan lahan yang paling dahsyat terjadi pada tahun 2015. Sementara di tahun 2016, kebakaran hutan dan lahan sangat rendah karena ada La Nina, sehingga ada satu keadaan iklim yang menyebabkan curah hujan besar dan panjang, dan mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan berkurang.

Sedangkan di tahun ini, Menko Polhukam mengatakan jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan lebih kecil dari tahun 2016. Namun, pemerintah tetap waspada karena masih ada beberapa bulan ke depan, dan di beberapa daerah masih musim panas sehingga mengakibatkan kebakaran hutan mulai meningkat. “Maka kita rapat di sini untuk pertama membenahi prosedur,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Menurutnya, prosedur yang ada sudah bagus dan sudah ada aktifitas di lapangan, baik pemadaman lewat darat maupun lewat water bombing atau lewat udara. Kemudian, satgas-satgas sudah dibentuk di beberapa daerah yang rawan kebakaran hutan sehingga diharapkan bisa untuk menutup lobang-lobang kelemahan.

“Dalam rapat tadi ditemukan misalnya masalah water bombing dan pesawat terbangnya kita sewa dari luar, bagaimana pilotnya, apakah ada ijin kerja dan sebagainya, itu yang harus kita atasi bersama,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Rakor tersebut juga memaparkan mengenai temuan titik yang terpantau dengan menggunakan satelit. Dikatakan, saat ini jumlahnya masih dicek dari satu evaluasi di darat.

“Tetapi dengan pengedaran satelit sudah ketahuan jumlahnya, kebanyakan sekarang ada di Sumatera dan Kalimantan. Ada 8 daerah rawan yang sudah teridentifikasi, tapi ada daerah baru yang dulu tidak terdaftar sebagai rawan terbakar hutan sekarang muncul yaitu Aceh, Kalimantan Barat dan NTT,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Kemudian, rakor tersebut juga membicarakan masalah pelibatan TNI dan Polri. Menko Polhukam mengatakan, kalau itu sudah dilaksanakan maka bisa langsung dibahas mengenai masalah operasionalnya dan pembiayaannya.

“Tapi intinya rapat hari ini pemerintah secara serius akan melakukan satu langkah-langkah bagaimana kebakaran hutan dan lahan bisa kita tekan. Karena ini sumbernya, modusnya betul-betul karena dibakar, bukan karena hanya alam jadi terbakar bukan, itu tapi betul-betul karena dibakar. Karena budaya masyarakat kita di pinggir hutan secara turun temurun membakar hutan untuk bertani,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Untuk itu, pemerintah juga akan melibatkan para pengusaha besar yang juga memiliki tanggungjawab untuk memelihara hutan. Mereka diminta untuk memberikan satu penyuluhan, bantuan-batuan pada petani pembakar hutan itu untuk tidak membakar hutan lagi tetapi dengan pupuk. Sedangkan untuk masyarakat adat, pemerintah sedang membahas bagaimana supaya kebiasaan membakar hutan itu bisa dialihkan sedikit demi sedikit untuk tidak bakar.

“Kementerian dan lembaga terkait akan aktif masalah ini untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Tapi prinsipnya pemerintah sangat konsen masalah itu karena kebakaran hutan dan lahan bukan masalah nasional tapi juga internasional bahkan masalah global, kalau sudah terbakar lalu banyak asap semuanya marah kepada Indonesia. Presiden sudah mengatakan coba tekan, tekan dan tekan kebakaran hutan ini agar kita bisa juga melindungi kekayaan hutan alam kita yang merupakan paru-paru dunia,” kata Menko Polhukam.

Hadir dalam rakor tersebut Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila F Moelok, Wakil menteri Keuangan Mardiasmo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala BNPB Willem Rampangilei, serta kementerian dan lembaga terkait.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Menko Polhukam Rakortas Bahas Evaluasi Kebakaran Hutan dan Lahan