SIARAN PERS No: 67/SP/HM.01.02/POLHUKAM/6/2023
Polhukam, Bandung – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengajak seluruh pengelola informasi di jajaran Pemerintah TK I dan TK II Provinsi Jawa Barat agar menjaga konten negatif dan hoaks di media sosial supaya Pemilu berkualitas, transparan, akuntabel serta aksesabel dan hasilnya mendapat dukungan masyarakat.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas Pemilu dan memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada masyarakat adalah benar dan dapat dipercaya,” jelas Deputi Bidkoor Kominfotur Kemenko Polhukam Marsda TNI Arif Mustofa saat memberikan sambutan acara, Kamis (8/6/2023).
Marsda TNI Arif menjelaskan konten hoaks di Indonesia telah menjadi permasalahan yang cukup serius dan cukup marak, terutama dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan media sosial dalam beberapa tahun terakhir. “Penyebaran konten hoaks di media sosial tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat berdampak negatif pada masyarakat dan bangsa secara keseluruhan,” terangnya.
Seperti di wilayah lain di Indonesia, penyebaran konten hoaks juga menjadi permasalahan di Jawa Barat. Bahkan, Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang cukup banyak mengalami penyebaran konten hoaks, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Pemilihan Jawa Barat sebagai tempat pelaksanaan forum ini karena Jawa Barat merupakan provinsi yang termaju dalam hal pengelolaan konten negatif dan hoaks.
“Saya mencatat bahwa Pemerintah Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat telah memiliki Tim Saber Hoaks dengan berbagai program-program konkrit yang langsung menyentuh publik,” ungkapnya.
Ditingkat pusat, telah dijalin kerjaaama antara Lembaga Negara Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Negara yang menangani media dan penyiaran dalam hal pengawasan pemberitaan dalam proses Pemilu. Pemerintah pusat juga telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Negara terkait dalam penanganan hoaks mengenai Pemilu guna memastikan hasil Pemilu dapat dipercayai dan mendapat dukungan publik. “Oleh karena itu, peran bapak ibu dalam memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pelaku penyebaran konten negatif dan hoaks di media sosial menjadi penting,” jelasnya.
Diharapkan rapat koordinasi ini, dapat semakin meningkatkan pemahaman bapak dan ibu sekalian, serta dapat meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, dalam rangka mempercepat menghentikan atau setidaknya mengurangi konten negatif dan hoaks.
Humas Kemenko Polhukam
