SIARAN PERS NO. 205/SP/HM.01.02/POLHUKAM/12/2022
Polhukam, Tangerang – Di era digital seperti saat ini, setiap individu dituntut untuk meningkatkan kemampuan literasi digitalnya. Jangan sampai, nilai-nilai kebangsaan dan adat ketimuran yang sudah tertanam lama di kehidupan nyata masyarakat Indonesia, justru hilang saat berinteraksi di dunia maya.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi yang digelar Kedeputian VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.
Forum yang digelar di Tangerang, Selasa (13/12/2022) tersebut menghadirkan beragam kalangan sebagai peserta, mulai dari para kepala sekolah, guru, hingga siswa. Sejumlah pakar literasi digital juga dihadirkan sebagai narasumber.
Forum Koordinasi dan Konsultasi ini mengangkat tema Literasi Digital untuk Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Kepala Sekolah, Guru, Siswa SMA dan SMP Sederajat di Seluruh Indonesia
“Kita dihadapkan pada era digital, di mana setiap individu harus membangun kemampuan literasi digitalnya. Ini penting karena akan membawa masyarakat menjadi kritis dalam penggunaan media. Terlebih kita memiliki beragam budaya dan suku bangsa, sehingga sangat dibutukan rasa nasionalisme yang tinggi agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga,” ujar Deputi VII Bidang Kominfotur Kemenko Polhukam, Marsda TNI Dr Arif Mustofa, M.M saat membuka acara.
Apa lagi, kata Deputi, dalam waktu dekat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi. Pada 2024 nanti, akan digelar Pemilu serentak di mana akan banyak pemilih pemula yang berasal dari kalangan siswa SMA. Pemilih pemula ini kerap menjadi sasaran untuk dipengaruhi karena belum memiliki pengalaman dan jangkauan politik yang luas. Oleh sebab itu, literasi digital kalangan ini mesti menjadi perhatian.
“Saya sangat berharap para kepala sekolah dan para guru dapat mengarahkan anak didiknya dalam memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan dan memperkokoh wawasan kebangsaan,” kata Arif Mustofa.
Kepala Pusat Data dan TIK di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Brigjen TNI Ferdinand Mahulette mengatakan, hidup di ruang siber ibarat dua sisi mata uang. Ada manfaat yang bisa didapatkan, sekaligus banyak ancaman yang muncul.
Dia memaparkan, dari dunia ekonomi digital yang mencakup beragam start-up, fintech, unicorn, hingga decacorn, keuntungan yang muncul pada 2019 saja mencapai USD 40 miliar. Pada 2020 angkanya meningkat jadi USD 44 miliar, dan diprediksi terus naik hingga USD 124 miliar di 2025.
“Hidup di ruang siber itu ibarat dua sisi mata uang, satu sisi memberikan nilai keuntungan, tapi di satu sisi lagi ada kejahatan siber di dalamnya. Kejahatan siber yang setiap saat mengintai kita,” kata Ferdinand.
Yosi Mokalu sebagai Ketua Umuum GNLD Siberkreasi memaparkan empat pilar literasi digital yang mencakup digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture atau budaya digital. Budaya digital inilah, kata Yosi, yang mempelajari dan menghadirkan wawasan kebangsaan di ranah digital.
“Kalau kita memperhitungkan ruang digital itu sebagai wilayah berinteraksi antarbangsa, berarti nilai-nilai yang kita pakai sebagai pagar, yang salah satunya yakni pondasi bangsa ini, Pancasila, juga harus kita hadirkan di situ. Inilah kenapa kita bicara soal budaya digital,” tutur dia.
Sementara Septiaji Eko Nugroho selaku Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menyebut, selama ini terdapat kesalahpahaman di dunia pendidikan terkait pembelajaran digital.
“Mata pelajaran informatika saat ini sudah dikembalikan. Dalam capaiannya informatika ini sudah diarahkan supaya tidak lagi belajar tools, bukan menjadikan siswa sebagai operator, tapi disiapkan jadi kreators. Masih banyak yang salah memahami bahwa Informatika adalah TIK. Kami sedang meluruskan bahwa anak-anak tidak cukup hanya belajar TIK, mereka harus paham bahwa ke depan mereka harus punya kemampuan,” tutur dia.
Ketua Koordinnator Forum Keamanan Siber dan Informasi (Formasi), Gildas Deograt Lumy mengungkapkan bahwa dunia siber sangat rentan dengan kejahatan. Inilah pentingnya masyarakat Indonesia meningkatkan kemampuan atau literasi digitalnya.
“Kedaulatan siber, kita tidak punya itu. Kalau bicara 1945 kita merdeka di darat, laut, dan udara; saya berharap 2045 kita merdeka di wilayah siber,” tutur dia.
Humas Kemenko Polhukam RI
