SIARAN PERS No. 244/SP/HM.01.02/POLHUKAM/11/2020
Kemenko Polhukam bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Nasional Bali menyelenggarakan Focus Group Discussion “Implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) dan Isu Keamanan Maritim di Kawasan Asia Pasifik” pada tanggal 23 November 2020 di Bali.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Duta Besar Lufti Rauf mengharapkan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) dapat berkontribusi dalam menjaga dan memelihara perdamaian di kawasan Asia Pasifik maupun di tingkat global.
AOIP juga memiliki peranan strategis dalam mengantisipasi perubahan geopolitik terkait peningkatan rivalitas big powers, ancaman tradisional dan non tradisional.
“Kawasan itu strategis dalam geopolitik tentunya memiliki potensi besar begitu pula ancamannya, ” ungkap Lufti di Denpasar, Senin (23/11/2020) melalui vidcon.
Kegiatan Webinar yang turut mengapresiasi berdirinya 1 tahun Pusat Studi Undiknas ini memperkaya giat FGD dengan menghadirkan narasumber Duta Besar RI untuk Fiji Raden Mohammad Benyamin Scott Carnadi, Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kemenlu Bebeb AKN Djundjunan, Guru Besar Universitas President Jakarta AA Banyu Perwita dan Kepala Pusat Kajian ASEAN dan International Undiknas AA Mia Intentilia dan giat dipandu oleh Asdep Koordinasi Kerja Sama Aspasaf Kemenko Polhukam Pribadi Sutiono.
Kepala negara dan pemerintahan sepuluh negara anggota ASEAN telah menyepakati dokumen bertajuk ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Dokumen itu memuat garis kebijakan ASEAN mengenai ruang lingkup, tujuan, prinsip, area kerja sama, dan mekanisme kerja sama Indo-Pasifik.
Melalui dokumen ini ASEAN melihat Indo-Pasifik sebagai sebuah kawasan yang terintegrasi dan terkoneksi, mengedepankan dialog dan kerja sama, menitikberatkan pembangunan untuk kesejahteraan, serta menjadikan aspek maritim sebagai elemen tata kawasan. ASEAN juga menegaskan arti penting ASEAN centrality dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip yang selama ini menjadi landasan kerja sama organisasi regional tersebut.
“Dokumen ini memuat ruang lingkup kerja sama Indo-Pasifik yang mencakup kerja sama maritim, konektivitas, upaya mewujudkan tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, serta kerja sama di bidang ekonomi. ASEAN juga siap bekerja sama dengan mekanisme regional lain di kawasan Asia-Pasifik dan Samudera Hindia dalam kerangka kerja sama Indo-Pasifik,” jelasnya.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
