POLHUKAM, BALI – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menghadiri acara Simposium Keamanan Maritim Internasional 2017 di Nusa Dua Bali, Kamis (24/8/2017). Ia berharap agar semua negara termasuk Indonesia dapat memperkuat kerja sama dalam hal keamanan maritim dan ketertiban di laut.
Menko Polhukam mengatakan, saat ini dunia berada di tengah meningkatnya kompleksitas dalam bidang keamanan maritim. Disebutkan bahwa telah terjadi beberapa peristiwa seperti perdagangan (sea-borne trade) yang telah meningkat secara dramatis, penemuan ladang minyak dan gas baru, eskalasi sengketa teritorial, kejahatan transnasional maritim, kerusakan lingkungan maritim, terorisme maritim dan perompakan.
“Situasi ini menuntut kita untuk menjalin kerja sama yang lebih kuat antar negara bagian dan angkatan laut untuk menjaga ketertiban di laut dan keamanan maritim,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menurut Menko Polhukam, meski serangan perompakan di Somalia mulai mereda, namun masih ada ancaman nyata dari kekerasan di lautan seluruh dunia. Dikatakan, insiden terbaru di laut Sulu yang berbatasan dengan wilayah Indonesia dan Filipina menjadi pengingat nyata.
“Pemerintah tahu bahwa perompakan hanya dapat ditangani dengan pendekatan berlapis yang komprehensif dengan menggunakan langkah-langkah politis, serta menggunakan teknologi dan kerja sama dari masyarakat untuk memperkuat kemampuan keamanan, kerja sama intelijen, dan membantu penegakan hukum yang lebih efektif. Ini juga membutuhkan kerja sama multinasional,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Masalah penting lainnya yaitu terorisme yang bisa dilakukan di laut atau melalui laut. Menurut Menko Polhukam, ancaman terorisme maritim hanya bisa dicegah saat laut diawasi secara efektif. Untuk itu, dibutuhkan satu struktur yang membahas pengembangan kapasitas keamanan maritim dengan melibatkan negara-negara, baik regional maupun internasional.
Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam mengatakan bahwa konektivitas kelautan merupakan agenda penting untuk Indonesia. Diungkapkan, ASEAN juga telah berusaha mencapai konektivitas antar pulau melalui rencananya untuk mengembangkan sistem jalan raya “nautical highway” atau mengusulkan “ring shipping route” di maritim Asia Tenggara sebagai bagian dari Master Plan ASEAN Connectivity.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki enam juta kilometer persegi yurisdiksi maritim. Terlebih lagi, Indonesia memiliki batas laut sejauh hampir tiga belas ribu kilometer di Samudera Hindia dengan empat negara Australia, India, Malaysia, dan Thailand. Konfigurasi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan kerjasama regional dan internasional demi kesejahteraan rakyat dan keamanan maritim.
Dalam kebijakan administrasi saat ini, kata Menko Polhukam, Indonesia akan memprioritaskan pembangunan konektivitas infrastruktur dan maritim dengan membangun pelabuhan laut dalam sambil memperbaiki industri perkapalan, logistik dan pariwisata bahari. Selain itu, Indonesia berupaya untuk mengakhiri sumber konflik di laut, termasuk Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing, pelanggaran kedaulatan, sengketa teritorial, perompakan dan polusi melalui diplomasi maritim.
“Sebagai pusat regional dan internasional maritim, kita memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa kawasan kita tetap stabil dan damai. Kami ingin agar Samudera Hindia dan Pasifik tetap damai dan aman untuk perdagangan dunia, daripada menjadi medan perang untuk sumber daya alam, konflik teritorial dan supremasi maritim,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Kegiatan International Maritime Security Symposium (IMSS) ini merupakan simposium berskala internasional yang diprakarsai oleh TNI Angkatan Laut setiap dua tahun sekali sejak tahun 2013. Kegiatan yang diselenggarakan ketiga kalinya ini, digelar dalam rangka membangun kerja sama di dalam penanggulangan keamanan maritim tingkat regional dan internasional.
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut Republik Islam Iran Laksamana Habibollah Sayyari, Kasal Bangladesh Laksamana Muda M. Hasan Ali Khan, 43 delegasi, satu Panglima PNG, para peserta konvensi dan para pengusaha di bidang kemaritiman.
