Author :: Fathian Haroem
Date :: Kamis 04/19/2012 @ 10:51
Kompas (17/4/2012) memberitakan tentang apa yang telah diperbuat oleh Presiden kita terhadap Papua. Menarik memang. Pemerintahan Soekarno merebut Papua. Pemerintahan Soeharto memasukkan Amerika Serikat (Freeport) ke Papua. Pada masa pemerintah BJ. Habibie, pada hari Jum’at 26 Februari 1999, para tokoh Papua dan pemerintah berkumpul di Istana Merdeka Jakarta. Ketika itu Kepala Suku Amungme, Tom Beanal yang mewakili delegasi masyarakat (saat itu) Irian Jaya meminta Habibie mengembalikan kemerdekaan Papua, Habibie menjawab “Renungkan kembali permintaan itu”. Saat itu seorang pemuda asal Merauke yang ikut pertemuan di Istana Merdeka mengatakan, kalau saat itu kemerdekaan itu tidak didapatkan, perjuangan akan dilancarkan dari Amerika Serikat. ”Kalau Gerakan Aceh Merdeka berjuang dari Eropa, kami dari AS,” ujar pemuda itu.
Menjelang berakhirnya tahun 1999 di Jayapura, Presiden Abdurrahman Wahid mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Nama Gus Dur akan dikenang sepanjang masa. Ketika menjabat Wakil Presiden, Megawati Soekarnoputri mendapat tugas dari Gus Dur untuk menangani Papua. Dari 18 – 22 Mei 2000 (selama lima hari), Megawati sebagai wakil presiden mengadakan perjalanan ke 12 kabupaten di Papua. Tempat yang didatangi, antara lain, Lembah Baliem, Wamena, Jaya Pura, Timika, Paniai, Nabire, Yapen Waropen, Biak, Manokwari, dan Sorong. Namun, ia gagal ke Boven Digoel karena cuaca buruk. Mungkin dalam sejarah sampai saat ini, baru Megawati sebagai pemimpin pemerintah Indonesia yang pernah tinggal cukup lama di Papua. “Pemimpin Indonesia harus berani tidur di Papua, di tengah masyarakat di sana” ujar Megawati.
Menjelang berakhirnya tahun 2004, ketika sedang merayakan Natal di Nabire dan Jayapura, Presiden SBY menerima berita tentang tsunami di Aceh. Seusai acara, Presiden dan Ny. Ani Yudhoyono terbang ke Aceh untuk memimpin langsung penanganan bencana alam dahsyat ini. Pada Desember 2005, Yahukimo, kabupaten di wilayah pegunungan tengah Papua yang terisolasi, ditimpa bencana kelaparan. Pada 27 Juli 2005, SBY bersama Ny. Ani terbang ke wilayah itu dalam cuaca buruk. Di kawasan ini, SBY bersama masyarakat panen ubi dan kemudian kembali ke Jakarta. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa belum lama ini mengatakan, Papua termasuk dalam pembangunan infrastruktur Indonesia Timur dengan anggaran sebesar Rp 3 triliun. “Pembangunan jalan raya, lalu lintas kapal laut, dan sungai diharapkan bisa ngewongke(memanusiawikan) Papua,” ujar Hatta.
Yah, apa yang dilakukan oleh Presiden kita sejak jaman Bung Karno sampai sekarang adalah sejarah. Masing-masing mempunyai capaian yang tidak boleh dianggap remeh. Yang jelas semuanya itu demi mensejahterakan masyarakat Papua. Namun pertanyaannya adalah apakah sudah cukup perhatian para pemimpin kita. Inilah barangkali yang perlu menjadi renungan kita bersama. Memberi perhatian bukan saja sekedar tidur di Papua, tetapi bagaimana kita bisa berbuat, sehingga masyarakat Papua bisa menjadi sejahtera. Sebenarnya kebijakan pemerintah melalui UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sudah sangat tepat, hanya implementasinya yang perlu mendapat pencermatan. Banyak orang yang berkomentar bahwa kebijakan otsus hanya dinikmati oleh para elite Papua. Ya inilah yang harus dibenahi. Kita semua tidak boleh tinggal diam, tetapi harus bekerja keras memberi perhatian kepada Papua, terutama melaksanakan kebijakan otsus dengan benar. (Fathian Haroem, 18/4/2012)
