SIARAN PERS No. 138/SP/HM.01.02/POLHUKAM/9/2022
Polhukam, Bekasi – Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk sedang menghadapi persoalan kebangsaan yang cukup serius dengan melemahnya ideologi Pancasila dan pendidikan karakter sehingga perlu dibenahi oleh seluruh komponen bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi ruh bangsa untuk tetap bersatu terganggu dengan berkembangnya aspirasi ideologi transnasional yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan derasnya arus informasi melalui melalui media digital yang sulit disaring.
Demikian pernyataan ini disampaikan oleh Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi, Irjen Pol. Agung Makbul pada Rapat Koordinasi Isu-Isu Strategis Tentang Pentingnya Pendidikan Karakter dan Penanaman Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing di Bekasi, Kamis (22/9/2022).
“Hal ini tentunya harus disikapi dengan tepat dan bijak agar generasi penerus bangsa tidak tumbuh menjadi anak yang tidak berkarakter dan menjadi penjajah atas bangsanya sendiri,” ujar Agung.
Agung menilai pendidikan sangat penting untuk masa depan bangsa Indonesia, terutama dalam pembentukan karakter dan penanaman nilai luhur Pancasila. Menurutnya, jika melihat generasi saat ini terdapat kekhawatiran bahwa dampak dari globalisasi dan digitalisasi menjadikan generasi muda lemah terkait pendidikan karakter dan pemahaman Pancasila.
“Anak muda saat ini cenderung skeptic terhadap negara dan lebih tertarik dengan dunia digital melalui gadgetnya. Sebagai pemerintah dan juga warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masa depan bangsa Indonesia harus berada di tangan generasi yang hebat dengan kualitas pendidikan yang mumpuni,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Agung juga menyoroti banyaknya tindak kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan seperti adanya tindak pidana pelecehan seksual, adanya aksi perundungan, dan perkelahian santri hingga menyebabkan korban jika. Menurutnya, permasalahan tersebut terjadi karena adanya kesalahan dalam pendidikan karakter dan lemahnya pemahaman tentang Pancasilan. Padahal, agama dan Pancasila secara tegas melarang adanya tindak kekerasan dan melarang segala bentuk kegiatan yang merugikan orang lain, namun moral SDM yang ada masih belum kuat sehingga terjadi tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan.
“Yang paling mengkhawatirkan yaitu beberapa tindak kekerasan justru terjadi di pondok pesantren yang notabene nya merupakan tempat untuk membentuk karakter moral keagamaan. Dari hal ini menjadi alarm untuk kita bersama bahwa terdapat sisi kelemahan dalam pendidikan karakter dan penanaman nilai Pancasila di Indonesia,” kata Agung.
Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemenristek Dikti, Restu Gunawan mengakui bahwa saat ini masih banyak permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan. Menurutnya, saat ini jumlah guru tidak sebanding dengan jumlah siswa yang ada sehingga kasus-kasus yang terjadi di dunia pendidikan sangat rentan terjadi.
“Paling penting saat ini yaitu menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda, dan Kemenristek Dikti sudah mencoba melakukan itu dengan berbagai cara khususnya melalui budaya dan sosial,” katanya.
Sementara itu, Direktur Pengkajian Kebijakan PIP BPIP RI, M. Sabri mengatakan bahwa generasi muda harus diberi pengetahuan mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Karena Pancasila yang merupakan dasar negara hadir tidak serta merta karena suara satu pihak saja, melainkan telah melalui banyak perdebatan untuk mengakomodir semua kalangan.
“Memang generasi muda saat ini khususnya lahir setelah reformasi kurang diberi pelajaran mengenai sejarah Pancasila, karena pada saat itu telah terjadi kekosongan akan Pancasila. Pelajaran tentang Pancasila pun saat ini hanya ada di PPKN yang menjelaskan hanya sedikit saja tentang Pancasila,” kata Sabri.
Sabri pun berharap Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bisa menjadi leader dalam mengkoordinasikan persoalan Pancasila ini ke Kementerian/Lembaga teknis.
Hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut perwakilan dari unit kedeputian di Kemenko Polhukam, serta undangan dari kementerian dan lembaga terkait.
Humas Kemenko Polhukam RI
