SIARAN PERS No. 22/SP/HM.01.02/POLHUKAM/1/2020
Polhukam, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menyambut baik kehadiran Tim dari Badan Pemeriksa Keuangan yang akan melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan di lingkungan Kemenko Polhukam. Kegiatan ini diharapkan tidak dipersepsikan sebagai upaya untuk mencari kesalahan, tetapi justru harus dipahami sebagai upaya untuk menemukan kelemahan dan kekurangan sehingga dapat dievaluasi dan dicari jalan keluarnya.
Demikian pernyataan Sekretaris Kemenko Polhukam Letjen TNI Tri Soewandhono pada kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Tahun Anggaran 2019 di Jakarta, Senin (27/1/2020).
“Saya berharap agar dijalin komunikasi dan kerjasama yang baik antara para pejabat dan staf di lingkungan Kemenko Polhukam dengan anggota tim dari BPK, dengan pengertian berikan informasi yang diperlukan Tim dari BPK dan koordinasi bila menghadapi permasalahan di lapangan terutama terkait dengan penerapan aturan yang masih diragukan untuk mendapatkan kepastian cara bertindak, dengan demikian tidak akan terjadi kekeliruan di masa yang akan datang,” kata Sesmenko Polhukam.
Dalam kesempatan itu, Sesmenko juga melaporkan kepada Tim BPK, bahwa Kemenko Polhukam sejak tahun 2009 telah 10 kali secara berturut-turut mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI. Dikatakan, hal ini tidak lepas dari kerjasama para pejabat dengan Pejabat Pengelola Keuangan di lingkungan Kemenko Polhukam dalam menyampaikan dokumen dan informasi mengenai pertanggungjawaban laporan keuangan serta bantuan dan arahan dari BPK RI.
Selain itu disampaikan bahwa Laporan Keuangan Kemenko Polhukam 2019 saat ini masih dalam proses penyusunan atau tahap rekonsiliasi, dan selanjutnya akan direviue secara paralel oleh unit Inspektorat.
“Marilah kita ciptakan suasana kerja yang harmonis, saling ada keterbukaan dan saling percaya, sehingga tugas yang dibebankan kepada kita dapat terlaksana dengan optimal serta tercapainya program pemerintah yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” kata Sesmenko Polhukam.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
