Author :: IDA OTNAS
Date :: Kamis 03/10/2011 @ 11:42
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan lembaga pers merupakan bagian dari pemangku kepentingan dan kekuasaan di Indonesia. Sebagai bagian dari pemangku kepentingan, lembaga pers diharapkan bisa melakukan kontrol diri sembari aktif menjalankan pengawasan demi kemajuan bangsa. Harapan Presiden ini tentunya harus disikapi bersama dengan jernih, dan tidak ada prasangka, apa dibalik pernyataan itu sebenarnya. Paska reformasi nasional 1998, telah membuka kran pemberitaan yang luar biasa. Disamping mengontrol diri, pers tentunya dapat mengontrol berita.
Suatu contoh saat ini beberapa media memberitakan penolakan terhadap Nurdin Halid luar biasa, unjuk rasa, kecaman, permintaan mundur, tidak lagi mencalonkan sebagai ketua umum PSSI terhadap Nurdin Halid sah-sah saja. Akan tetapi menayangkan gambar dimana anak-anak kecil membungkus bolanya dengan gambar Nurdin Halid dan kemudian menendanginya, ini satu penayangan yang sangat tidak mendidik. Hati saya miris/ngeri melihat hal ini, yang mungkin bagi sebagian orang tayangan ini biasa-biasa saja, tetapi tidakkah kita sadar sebagai bangsa yang beradab, bahwa anak-anak sejak dini sudah diajari kebencian, dan untuk melampiaskan kebencian itu dengan cara menendang gambar orang yang dibenci. Kalau sedari kecil sudah ditanamkan demikian saya tidak tahu bagaimana kelak kalau sudah menjadi dewasa. Saya tidak dapat menuntut banyak media, tetapi bagaimana media dapat menjadi bagian dari pendidikan masyarakat. Produk-produk media saat ini bagus-bagus, baik penampilan, konten, kemasan dan sebagainya, namun lebih baik tidak menayangkan gambar-gambar yang justru dapat memotivasi, menginspirasi publik terutama anak-anak dengan hal-hal yang tidak mendidik. Presiden pada saat menghadiri HUT Tempo juga menyatakan bahwa pentingnya self control,”lanjutnya. Kontrol diri, lanjut Yudhoyono, merupakan bagian dari etika yang selayaknya dipegang para penguasa dan pemangku kepentingan. Etika pertama terkait adanya kewajiban bagi pemegang kuasa untuk menggunakan kekuatannya bagi kebaikan. Kemudian kekuasaan digunakan untuk keperluan yang penting. Terakhir, adanya norma kepatutan dan kontrol diri. Kepala Negara berpendapat jika semua pihak bisa saling mengontrol dan menjalankan fungsi secara proporsional, diharapkan terjadi keseimbangan. Di Amerika Serikat sendiri dalam seabad terakhir sangat banyak problem yang muncul berkaitan dengan hubungan pers yang bebas dengan pemerintah. Seperti keinginan pemerintah Amerika Serikat terhadap media untuk bersikap patriotikdalam pemberitaan. Sikap ini diperlihatkan oleh gedung putih setelah negara itu menerima serangan 11 September 2001 serta dalam peliputan invasi ke Irak. Patriotik tidak diterjemahkan sekedar berani melawan musuh negara tetapi berani tidak memberitakan informasi yang justru tidak mendidik generasi muda hari ini untuk kedepan..
IDA OTNAS
