Rabu, 10 Agustus 2016 telah diselenggarakan International Meeting on Counter-Terrorism. Pertemuan diselenggarakan secara back to back dengan pertemuan kedua Counter-Terrorism Financing Summit yang dilaksanakan dari 8-11 Agustus 2016.
Dalam kesempatan ini, Bapak Wakil Presiden RI telah hadir dan menyampaikan pidato kunci yang menekankan bahwa penanggulangan terorisme membutuhkan kerja sama internasional yang komprehensif dengan pendekatan multi-dimensi dan berharap agar IMCT dapat memberi sumbangan konkret bagi pemberantasan terorisme, khususnya aktivitas terorisme lintas batas.
Pertemuan mengambil tema Countering Cross-Border Terrorism yang dilatarbelakangi oleh perhatian khusus Pemerintah Indonesia terhadap ancaman terorisme internasional seperti pendanaan terorisme lintas batas. Isu ini juga telah menjadi perhatian dan keprihatinan global.
Pertemuan dihadiri Menteri dan Pejabat Senior dari 20 negara yaitu, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Belanda, Brunei Darussalam, Kanada, Filipina, Inggris, India, Indonesia, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Pakistan, Perancis, Rusia, RRT, Thailand, Turki, Vietnam dan 3 (tiga) organisasi internasional, yakni ASEAN, INTERPOL dan PBB.
Dalam pertemuan, Sekjen ASEAN menekankan pentingnya penguatan kerja sama pertukaran informasi intelijen dan pengawasan perbatasan, seperti yang telah dilakukan oleh ASEAN di kawasan. Sementara itu, dalam pesannya yang dibacakan oleh Deputi Direktur UNCTED, Sekjen PBB menyampaikan perlunya negara-negara membentuk action plan, baik dalam tingkat nasional maupun regional, termasuk dengan pelibatan tokoh agama, kaum perempuan, keluarga, akademisi dan media dalam penanggulangan radikalisme, ekstremisme dan terorisme.
Para Menteri menyepakati pentingnya upaya penanggulangan terorisme lintas batas secara komprehensif. Upaya tersebut mencakup pencegahan pergerakan teroris, penyalahgunaan dunia siber untuk tujuan terorisme, maupun lalu lintas persenjataan serta pendanaan lintas batas.
Pertemuan telah menghasilkan Chair’s Statement yang diantaranya memuat bahwa pergerakan terorisme lintas batas membutuhkan kerjasama antar negara. Digarisbawahi bahwa diperlukan upaya untuk mencegah pergerakan terorisme lintas batas melalui kerjasama intelijen dan keamanan perbatasan.
Chair’s Statement juga mendorong pertukaran informasi global atau global information sharing, kerja sama antar pusat-pusat deradikalisasi serta menyerukan agar PBB meningkatkan peran dalam upaya penanggulangan terorisme, termasuk penanganan akar permasalahan terorisme dan finalisasi Comprehensive Convention on International Terrorism.
