MOSCOW – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto menghadiri Pertemuan Internasional Pejabat Tinggi yang Bertanggung jawab Terhadap Masalah Keamanan, The Tver Region Federasi Rusia, di Moscow, Rusia, Rabu (24/5).
Dalam pertemuan bertajuk “Cyber Security and Counter Terorism” tersebut, Menko Polhukam berharap agar kerjasama yang sudah terjalin selama ini semakin dipererat. “Mari perkuat komitmen untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara lain dalam menerapkan kemajuan teknologi cyber demi kepentingan masyarakat,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Dikatakan bahwa forum ini sangat tepat dan relevan dalam menghadapi tantangan terkini yaitu teknologi cyber dan terorisme. Menurutnya, masyarakat sedang menghadapi fenomena baru di bidang teknologi cyber, trend yang tertanam dalam sebagian besar aktivitas mereka.
“Bagi mereka yang memiliki niat baik dalam menggunakan teknologi, tentu perkembangan ini memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, teknologi juga menimbulkan sejumlah ancaman, tidak hanya melawan negara tapi juga rakyat. Kami pernah mengalami sejumlah serangan cyber serta penyebaran terorisme dan ekstremisme melalui dunia maya,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam berpandangan bahwa negara tidak boleh membiarkan ancaman tersebut terus berlanjut. Menurutnya, pemerintah perlu membuat tata kelola internet global sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan prinsip etika, aturan, dan norma dalam penggunaan teknologi cyber. “Kami telah memiliki bukti kuat bahwa teknologi cyber juga telah disalahgunakan oleh jaringan teroris untuk mengembangkan jalur mereka,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Dijelaskan, sejak tahun 2016 hingga kini, dunia telah mengalami hampir 200 serangan yang dilakukan oleh teroris, termasuk yang terjadi St. Petersburg, Rusia bulan lalu, dan yang terbaru yaitu di London. Menurutnya, serangan tersebut layak mendapat kutukan.
“Kami menyampaikan belasungkawa yang terdalam kepada para korban beserta keluarganya. Untuk itu, akan menjadi kesalahan besar jika kita percaya bahwa serangan tersebut akan berhenti tanpa adanya respon dari kita,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menurutnya, serangan yang meluas tersebut terkait erat dengan fenomena yang berkembang saat ini yang disebut Foreign Terrorist Fighters (FTF). Mereka, baik dalam kelompok terorganisir maupun oleh individu, terus memperluas jaringannya untuk menyebarkan ideologi radikal, mengembangkan kemampuan tempur, serta pendanaan mereka melalui teknologi cyber.
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa, dimana 300 juta ponsel berada di Tanah Air. Diantara mereka, 51% dari total populasi secara aktif terhubung ke internet, 71,6 juta adalah pengguna facebook, dan Indonesia termasuk pengguna tweeter terbesar ke tiga di dunia.
Menurut Menko Polhukam, tingginya jumlah pengguna internet telah membawa konsekuensi yang tidak disengaja bagi Indonesia, seperti cyber teroris dan kejahatan cyber. Pada isu cyber teroris, Indonesia dihadapkan dengan meningkatnya jumlah situs web dan akun media sosial yang secara besar-besaran mempromosikan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme.
“Karena terorisme terus menimbulkan ancaman, kita harus mengembangkan kemampuan kita untuk melakukan deteksi dini, peringatan dini, dan respon cepat untuk melawan dan menghancurkan gerakan mereka. Pemerintah Indonesia telah menggunakan pendekatan soft power dengan membuat program pencegahan intensif yang kontra naratif dan melawan ideologi intoleran,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengadakan program deradikalisasi untuk mendorong radikal Indonesia dan mantan teroris kembali ke kehidupan yang normal. Kemudian, pemerintah terus mengatasi ketidakpuasan sosial dan perbedaan ekonomi untuk menghilangkan perkembangbiakan teroris. “Kami akan terus memperkuat kerja sama dan kemitraan internasional kami, termasuk counter-cyber terrorism,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Dikatakan, ketika konektivitas, kecepatan dan aksesibilitas telah membawa manfaat bagi orang-orang di seluruh dunia, pemerintah juga harus mencegah dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan teknologi cyber yang dapat membahayakan keamanan dunia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus mengembangkan dan mempromosikan prinsip-prinsip serta norma-norma dalam dunia maya, sehingga akan membawa kemajuan bersama dibandingkan harus meminggirkan warga dunia, mempromosikan demokrasi dan toleransi, bukan terorisme, ekstrimisme, intoleransi dan kebencian, serta memperkuat kerja sama dan kolaborasi daripada konfrontasi dan persaingan.
“Mari kita dukung kolaborasi kita dalam memerangi terorisme termasuk memerangi propaganda ekstrim mereka melalui kontra terorisme cyber untuk kepentingan masayrakat internasional. Saya sangat yakin bahwa pertemuan ini akan menjadi salah satu forum terbaik untuk mencapai tujuan mulia tersebut,” kata Menko Polhukam.
