Polhukam, Bandung – Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsda TNI Rus Nurhadi menyampaikan penyusunan program harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan, khususnya ini LAKIP,” kata Rus pada Fullboard Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 dan Rencana Kinerja Tahun (RKA) TA. 2020 di Bandung, Senin (18/11/2019).
Rus berharap target-target unit Kedeputian Kominfotur yang dicapai ke depannya tidak hanya sekedar memberikan rekomendasi, tetapi sampai pada mengakomodir tindak lanjut rekomendasi.
“Prinsipnya saya sangat berharap bahwa apa yang sudah direncanakan pada hari ini akan membawakan suatu hasil yang baik dan tentunya adalah memberikan sumbangsih kepada penyampaian LAKIP Kedeputian VII,” ungkapnya.
“Kemudian ke depan, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tentunya harus berbasis kepada kegiatan kerja atau perencanaan di tahun 2018 sehingga akan terjadi kegiatan berkesinambungan,” lanjutnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Agung Pratistho mengatakan tujuan diadakannya kegiatan Fullboard tersebut adalah sebagai dasar penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah 2020 serta sebagai dasar penyusunan rencana kinerja tahunan, dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi.
“Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik telah merancang Indikator Kinerja Utama dengan sasarannya adalah meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang peningkatan pelayanan publik,” kata Agung.
Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI
