Author :: Fathian Haroem
Date :: Sel 02/28/2012 @ 04:07
Provinsi Papua dapat dikatakan sebagai provinsi yang masih banyak ketertinggalannya disbanding provinsi lain di Indonesia. Banyak hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti. Sebenarnya pemerintah sudah membuat kebijakan yang tepat tentang Papua, yaitu UU tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Kebijakan itu sangat berpihak kepada masyarakat Papua dalam menggapai cita-citanya yaitu kesejahteraan. Banyak faktor dan banyak sisi yang harus dibenahi, terutama SDM nya. Baru-baru ini Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Freddy H. Tulung menyampaikan adanya kebuntuan komunikasi, sehingga sangat mungkin Jakarta kurang pas dalam memotret Papua dan sebaliknya Papua juga kurang pas dalam memotret Jakarta. Kebuntuan komunikasi ini harus segera dibuka, dan oleh sebab itu saling tukar informasi menjadi sangat penting.
Terkait dengan terbatasnya SDM, maka peran media sangat penting. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menjelaskan tentang fungsi pers yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, korelasi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu mari kita berkontribusi dalam menyebarluaskan informasi untuk saudara-saudara kita di Papua. (Fathian Haroem, 28 Februari 2012).
