POLHUKAM - Kementerian Koordinator Bidang Polhukam RI

Menko Polhukam Sebut Kebijakan Pemerintah Jokowi-JK Hasil Blusukan dan Silaturahmi dengan Ulama

By 31 Mar 2018 17:29 Berita
IMG-20180331-WA0006

Polhukam, Madura – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan bahwa kesatuan antara ulama dan umara sangat penting. Menurutnya, jika ilmu para ulama diserap para umara dan diserap oleh rakyat maka akan muncul kebijakan-kebijakan yang arif dan berpihak kepada rakyat.

Demikian pernyataan Menko Polhukam saat menghadiri acara Musyawarah Besar I Alumni & Simpatisan Syachonah Moh. Cholil (ASSCHOL) di Demangan Bangkalan, Sabtu (31/3/2018). Kehadiran Menko Polhukam tersebut untuk mewakili Presiden Joko Widodo.

“Saya sampaikan bahwa saat ini Presiden Joko Widodo juga terus menerus berkomunikasi dengan para ulama untuk memahami apa aspirasi para ulama terhadap bangsa ini, itu diserap. Tapi beliau juga blusukan kemana-mana untuk mendengarkan suara rakyat agar dapat menyaksikan langsung apa yang dirasakan rakyat,” ujar Menko Polhukam Wiranto.

Dari hasil blusukan tersebut, lanjutnya, muncul kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi. Misalnya dari sisi ekonomi, ada pembangunan ekonomi syariah, dimana saat ini Bank Syariah memiliki aset mencapai Rp 432 triliun. Kemudian pembukaan Bank Wakaf Mikro untuk pemberian kur (kredit usaha rakyat).

“Itu saya kira yang bisa kita lakukan tatkala ulama dan umara itu bersatu,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam juga berharap agar kesadaran yang dirintis oleh para pendahulu yakni KH. Moch. Cholil tentang kependidikan di pondok pesantren, dimana tujuannya yaitu tidak tunduk terhadap penjajahan Belanda dapat diwariskan atau ditularkan oleh para generasi penerus. Dikatakan, jika dulu tantangannya penjajahan Belanda maka ancaman yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia sangat banyak.

“Modalnya apa? Kalau dulu persatuan sekarang juga persatuan, ukhuwah wathoniyah,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Arief P. Moekiyat.

Humas Kemenko Polhukam

Kirim Komentar/Pertanyaan

Menko Polhukam Sebut Kebijakan Pemerintah Jokowi-JK Hasil Blusukan dan Silaturahmi dengan Ulama